Kicaunews.com, Jakarta –
Survei mencakup warga Indonesia yang usianya diatas 18 tahun dengan Tingkat Pendidikan minimal tamatan SMP sederajat. Survey dilakukan di 30 provinsi se Indonesia. 2400 Responden di wawancara by Phone untuk menjawab pertanyaan survey yang dikumpulkan oleh Asisten Peneliti yang berpengalaman. Toleransi kesalahan (Margin Of Error) survey ±5% dengan Kepercayaan 95%.
Temuan penting dalam survey:
Survey Studi indonesia raya mengungkapkan bahwa publik memberikan respons positif terhadap hasil capaian kinerja kabinet merah putih sebesar 69.5% sisanya memberi respon negative sebesar 30.5%. Capaian kinerja ini dianggap turun drastis dari survey sebelumnya.
Survei ini juga memotret kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih. Ada beberapa nama Menteri yang masuk lima besar yang dianggap bermasalah dan direkomendasikan untuk di reshuffle dalam kabinet merah putih yakni :
1. Budi Arie Setiadi Menteri Koperasi (dulu menjabat sebagai Menkominfo) dianggap terlibat Kasus Judi Online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada tahun 2024 mendapat 22,5% responden menginginkan di berhentikan dari cabinet.
2. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dianggap sangat lamban dalam kasus pagar laut Tangerang PIK 3 mendapat 20,5% responden menginginkan presiden memberhentikan dari kabinet
3. Bahlil Lahadalia Menteri ESDM dalam kasus distribusin tabung gas 3 kg dan tambang nikel raja ampat Papua mendapat 18,5% responden menginginkan presiden memberhentikan dari kabinet
4. Maruarar Sirait Menteri Perumahan kontroversi dalam wacana memperkecil rumah subsidi menjadi 18 m² bangunan dengan luas tanah 25 m² mendapat 17,5% responden menginginkan presiden memberhentikan dari kabinet
5. Maman Abdurahman Menteri UMKM dalam kasus Surat berkop kementerian yang menyebut kunjungan “misi budaya” istri Menteri UMKM ke Eropa menuai kritik keras sebagai praktik yang tak boleh dilepaskan dari konteks etika public mendapat 16% responden menginginkan presiden memberhentikan dari kabinet
6. Sedang 5% responden menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan respon atas pertanyaan diatas
Hasil survei membuktikan bahwa pemerintah harus berani Terapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang lebih ketat, bukan hanya berdasar pertimbangan politik, tetapi juga integritas, rekam jejak, dan kepatuhan etik. Libatkan lembaga independen (KPK, Ombudsman, atau panel ahli) dalam memberikan screening awal.
Lembaga survey Studi Indonesia Raya memberi saran/pendapat jika pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik, maka tidak cukup hanya dengan klarifikasi atau bantahan setiap kali muncul kasus. Dibutuhkan sistem yang mencegah pelanggaran sejak awal (preventif), mekanisme kontrol yang kuat, serta sanksi tegas terhadap pelanggar. Dengan begitu, stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan dapat terjaga kata Saiful Bahrie selaku Direktur Eksekutif.
