KICAUNEWS.COM, JAKARTA, 27 Maret 2026 – Ketua Umum Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK REPNUS), Faisal Nasution, memberikan respons keras terkait viralnya dokumentasi armada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di kawasan Kali Pesanggrahan. Meski Pemprov DKI berdalih aktivitas tersebut adalah “titik transit resmi”, FK REPNUS menilai kejadian ini merupakan manifestasi nyata dari rapuhnya sistem tata kelola sampah Jakarta yang kian mengkhawatirkan.
Faisal menegaskan bahwa publik jangan sampai terdistraksi oleh klarifikasi teknis semata, sementara persoalan substansial—yakni kelebihan beban (overload) di TPST Bantargebang—terus dibiarkan tanpa solusi revolusioner dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Faisal Nasution menyayangkan pola kerja Pemerintah Provinsi yang dinilai hanya bersifat reaktif dan defensif. Insiden di Kali Pesanggrahan, menurutnya, membuktikan bahwa Jakarta kekurangan infrastruktur pengolahan sampah yang memadai di tingkat lokal, sehingga bantaran kali terpaksa menjadi titik transit yang berisiko.
”Klarifikasi bahwa itu adalah ‘titik transit resmi’ justru merupakan pengakuan atas kegagalan sistemik. Mengapa area vital dekat sungai harus menjadi penampungan? Ini adalah bukti nyata bahwa Jakarta sedang ‘sesak napas’ karena sampahnya sendiri. Gubernur Pramono jangan hanya diam dan melakukan pembiaraan terhadap bom waktu di Bantargebang yang sudah melampaui batas kewajaran,” tegas Faisal Nasution dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3).
FK REPNUS mengingatkan masyarakat dan pemangku kebijakan mengenai tiga fakta krusial yang saling berkelindan:
Pertama, Kegagalan Desentralisasi Sampah: Jakarta masih bergantung sepenuhnya pada Bantargebang. Tanpa teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) atau Intermediate Treatment Facility (ITF) yang beroperasi masif di dalam kota, insiden “transit sampah” di pinggir sungai akan terus berulang dan mengancam ekosistem air.
Kedua, Bantargebang Sebagai Monumen Kelalaian: Dengan ketinggian tumpukan sampah yang mencapai puluhan meter, Bantargebang bukan lagi sekadar tempat pembuangan, melainkan ancaman bencana ekologis bagi warga Jakarta dan Bekasi yang seolah “terlupakan” dalam kebijakan prioritas.
Ketiga, Transparansi Anggaran: FK REPNUS menuntut transparansi penggunaan anggaran pengelolaan sampah yang sangat besar namun belum mampu menghadirkan kemandirian teknologi pengolahan sampah modern di Ibu Kota.
Faisal Nasution mendesak Gubernur Pramono Anung untuk berhenti melakukan “politik pembiaraan” dan segera mengambil langkah konkret:
Audit Total SOP Lapangan: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh titik transit sampah di Jakarta agar tidak ada lagi aktivitas yang berisiko mencemari badan air.
Akselerasi Infrastruktur Hulu: Mengeksekusi percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di dalam kota guna memutus ketergantungan kronis terhadap Bantargebang.
Kepastian Hak Ekologis Warga: Menjamin kesehatan dan keamanan lingkungan bagi warga terdampak, baik di sekitar titik transit maupun di kawasan penyangga Bantargebang.
”Jakarta tidak butuh pemimpin yang hanya pandai mengklarifikasi masalah setelah viral. Kita butuh pemimpin yang berani membedah akar masalah di Bantargebang. FK REPNUS akan terus mengawal isu ini hingga Jakarta benar-benar merdeka dari ancaman sampah,” tutup Faisal Nasution.***
