Pangandaran-kicaunews.com. Program DAK Sanitasi Pedesaan di Kabupaten Pangandaran banyak melanggar regulasi.
Data dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUTRPRKP) Kabupaten Pangandaran lokasi program DAK Sanitasi Pedesaan berlokasi di 6 Desa yang tersebar di 5 Kecamatan se Kabupaten Pangandaran.
Lokasi tersebut antara lain di Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang. Desa Mekarsari, Kecamatan Cimerak. Desa Campaka Kecamatan Cigugur. Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang. Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang.
Salah Satu warga Pangandaran Iwan mengatakan, program DAK Sanitasi Pedesaan tersebut harus dievaluasi total dari mulai tahapan teknis, mekanisme dan prosedur.
“Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran harusnya bersikap tegas terhadap perilaku oknum Kepala Desa dan KSM yang melakukan praktek tidak sehat terhadap proses pengadaan tanki septic tank,” kata Iwan, Minggu (15/9/2024).
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran bertanggung jawab penuh terhadap setiap tahapan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
“Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang merupakan kepanjangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran harus objektif dan mengawal ketat tahapan teknis dalam pengadaan tanki septic tank,” tambah Iwan.
Hasil investigasi lapangan, terdapat beberapa temuan pada program DAK Sanitasi Desa di Kabupaten Pangandaran.
“Temuan di KSM Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang. KSM Desa Mekarsari, Kecamatan Cimerak. KSM Desa Campaka, Kecamatan Cigugur tidak sesuai antara sertifikat KLHK untuk prodak yang dijual,” jelas Iwan.
Bahan material yang digunakan prodak tersebut pada KLHK menggunakan bahan fiberglass, tetapi prodak yang dijual bahan PE.
Bahkan ada salah satu Kepala Desa sering melakukan upaya pemerasan ke supplier yang menawarkan barang.
Selain itu menurut Iwan, ada salah satu penyedia yang merasa tanda tangannya di palsukan.
“Kami akan melakukan audiensi ke Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran agar melakukan evaluasi total program DAK Sanitasi Pedesaan,” pungkas Iwan.
***NZ***
