KICAUNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama dalam Penjaminan Produk Halal pada Kamis (30/7/2026). Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Jakarta Timur, ini ditandai oleh Kepala BPJPH Babeh Haikal Hasan dan Duta Besar Yaman untuk Indonesia Yang Mulia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat fondasi hubungan ekonomi bilateral sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk halal kedua negara.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mohamad Bawazeer menegaskan bahwa MoU ini merupakan implementasi konkret dari kesepakatan dagang yang telah dibangun setahun sebelumnya antara Kadin Indonesia dan Kadin Yaman. Ia menilai kerja sama penjaminan halal menjadi kunci untuk menghilangkan hambatan teknis perdagangan, khususnya terkait persyaratan produk makanan yang selama ini membatasi arus ekspor-impor.
“Perdagangan kita dengan Yaman memang masih relatif kecil dan belum berimbang. Melalui MoU ini, kami berharap stagnasi impor dari Yaman terkait masalah sertifikasi makanan dapat tereliminasi. Tujuannya agar neraca perdagangan tidak lagi timpang dan potensi kedua negara dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Bawazeer.
Saat ini, Indonesia mengekspor produk industri makanan, suku cadang kendaraan, dan semikonduktor ke Yaman. Sebaliknya, ekspor Yaman ke Indonesia masih terbatas pada komoditas seperti kurma, produk herbal, buah-buahan, dan plastik. Penguatan sistem jaminan halal diharapkan dapat mendiversifikasi dan meningkatkan volume perdagangan dua arah tersebut.
Mengejar Ketertinggalan di Pasar Halal Global
Di sisi lain, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyebut kerja sama ini sebagai momentum krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Ia menyoroti ironi posisi Indonesia saat ini: meskipun merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia baru menempati peringkat kedelapan dalam perdagangan produk halal global, jauh tertinggal dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Brasil yang mendominasi pasar.
“Nilai perdagangan halal dunia saat ini masih dikuasai negara-negara non-muslim. Kita harus mengejar ketertinggalan tersebut,” tegas Haikal.
Melalui kolaborasi dengan Yaman, Indonesia berupaya membangun kepercayaan internasional terhadap standar halal nasional, memperluas jaringan pasar, serta mengukuhkan posisinya sebagai pusat industri halal dunia. Sinergi antara diplomasi bilateral dan penguatan ekosistem jaminan produk halal ini diharapkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat soft power Indonesia sebagai rujukan standar halal global. (AW)
