TANGSEL, KICAUNEWS.COM- Koordinator Gerakan Politik dan Ekonomi Kerakyatan (GERPOLEK), Usman Harun menilai, proses lelang paket-paket pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) diduga sudah dikondisikan, sebelum proses lelang tender dimulai di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Dugaan tersebut, kata Usman, muncul setelah GERPOLEK melakukan investigasi kepada sejumlah pihak di internal lingkungan Dinas terkait, yang sedang melangsungkan proses lelang yang diikuti oleh pengusaha-pengusaha kontruksi.
“Dari hasil investigasi itu, kami menduga calon pemenang untuk paket-paket pekerjaan konstruksi di dinas cipta kerja dan tata ruang, yang prosesnya sedang berjalan itu, sudah ditentukan pemenangnya, bahkan sebelum tender itu dimulai di ULP,” kata Usman, Senin (27/07) saat berbincang dengan wartawan, di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, Jl. Semanggi II No 20, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangsel.
Diketahui, paket pekerjaan kontruksi yang dimaksud tersebut terdiri dari
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Damkar dan BPBD, Peningkatan Sarana dan Prasarana TK Pembina 8, Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung UPT DP3AP2KB, Penataan Ruang dan Peningkatan Sarana Prasarana RSU Pondok Aren, dan Peningkatan Gedung Serbaguna (GSG) Kecamatan Pamulang.
Menurut Usman, pihaknya telah menghimpun sejumlah data-data perusahaan yang diduga akan memenangkan paket pekerjaan kontruksi tersebut.
“Kami tinggal menunggu pengumuman pemenang. Apabila hasilnya sesuai dengan informasi yang kami peroleh, maka kami akan melaporkan Kepala ULP ke Kejaksaan Agung (Kejagung), ini penting dilakukan demi menjaga proses pembangunan Tangsel yang bersih.” Terang Usman.
Selain soal dugaan tersebut, Usman juga menyoroti sejumlah dugaan terkait adanya indikasi penyalahgunaan dokumen tenaga ahli dalam proses pengadaan.
Dari hasil hasil investigasinya dengan salah satu pemegang Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), Usman menemukan dugaan pencatutan nama tenaga ahli tanpa persetujuan pemilik nama tersebut.
“Banyak yang asal mencatut nama dalam SKK, dan pada saat pekerjaan berjalan, tenaga ahli yang digunakan justru itu justru berbeda dengan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran,” tegasnya.
Kepada wartawan, Usman juga menyinggung terkait integritas kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tangsel, yang saat ini dipimpin Ihtian Hermansyah yang belum lama ini telah dilantik Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie.
Dari informasi yang beredar dikalangan wartawan dan keterangan dari Usman yang sudah melakukan investigasi, Kepala ULP Kota Tangsel, diduga tidak mempunyai kendali penuh dalam proses menilai dan memimpin pengadaan.
“Jadi memang sudah jadi rahasia umum, kepala ULP itu hanya menjalankan permintaan-permintaan saja, tapi yang menentukan itu ‘Deep State’ Tangsel-nya, Jika ada permintaan dari ‘Deep State’ untuk memenangkan penyedia tertentu, itu akan diproses, sekalipun itu dokumen nya bermasalah.” Kata Usman.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tangsel maupun Dinas yang bersangkutan. Demi keberimbangan pemberitaan, wartawan masih mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, untuk kebutuhan keberimbangan pemberitaan. (Haji Merah)
