JAKARTA, KICAUNEWS.COM- Aliansi Mahasiswa Jakarta yang dimotori oleh DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta kembali bergerak secara agresif mengawal uang negara setelah sebelumnya menyambangi Kejaksaan Agung RI.
Kali ini, aliansi mahasiswa tersebut secara resmi menyerahkan dokumen laporan dugaan penyimpangan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/06).
Usai menyerahkan seluruh bukti ke Gedung KPK, massa aksi langsung bertolak menuju kantor Kementerian Koperasi untuk mendesak pembatalan program bernilai fantastis tersebut.
Koordinator aksi, Deodatus Sunda, mengatakan laporan resmi mereka telah diterima oleh Kedeputian Penindakan KPK. Selain itu, mahasiswa juga menyerahkan sejumlah dokumen yang mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan di lapangan.
“Surat laporan kami sudah diterima dengan baik oleh KPK. Kami juga telah menyampaikan beberapa bukti yang kami miliki untuk ditindaklanjuti,” kata Deodatus di Gedung KPK, Jakarta.
Dalam laporan resminya, DPD GMNI dan PMII Jakarta membedah anggaran total Program KDMP yang mencapai Rp59,23 triliun. Angka tersebut dinilai sangat rawan menyedot uang rakyat, dengan rincian dugaan potensi kerugian pada pembangunan konstruksi fisik sebesar Rp34,57 triliun serta dugaan penyimpangan pengadaan atau impor kendaraan pikap senilai Rp24,66 triliun.
Selain dinilai membebani keuangan negara di tengah situasi fiskal yang sulit, mahasiswa menilai pelaksanaan KDMP telah melenceng dari roh koperasi yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945.
Tak puas hanya menempuh jalur hukum di Kejaksaan dan KPK, Aliansi Mahasiswa Jakarta melanjutkan pergerakannya dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Koperasi. Mereka menuntut ketegasan dari Menteri Koperasi untuk segera menghentikan program ini demi menghindari kerugian yang lebih besar.
Ada beberapa poin tuntutan utama yang dibawa mahasiswa dalam aksi hari ini.
Pertama, penghentian total. Mahasiswa mendesak Kementerian Koperasi untuk menghentikan Program KDMP secara nasional dan segera mencabut regulasi payung pembiayaannya.
Kedua, alihkan anggaran. Mahasiswa meminta agar dana puluhan triliun rupiah tersebut dialokasikan ke program yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Ketiga, periksa pejabat terkait. Mahasiswa meminta KPK mengusut tuntas aliran dana (follow the money) dengan memeriksa Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa, beserta jajaran komisarisnya.
Keempat, usut penyalahgunaan wewenang. Mahasiswa mendesak pemeriksaan terhadap Zulkifli Hasan dan Ferry Juliantono terkait peran mereka dalam program tersebut, serta meminta penelusuran apabila terdapat keterlibatan oknum TNI dalam proyek fisik non-pertahanan tersebut.
Deodatus berharap institusi hukum seperti KPK dan Kejaksaan dapat bergerak secara independen, objektif, dan transparan dalam mengusut kasus ini tanpa pandang bulu.
“Kami berharap KPK benar-benar menindaklanjuti laporan ini, memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, mengusut aliran dana secara transparan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran negara yang nilainya puluhan triliun rupiah disalahgunakan,” katanya.
DPD GMNI DKI Jakarta dan PMII Jakarta menegaskan bahwa aksi dan laporan hari ini barulah awal. Mereka berkomitmen untuk terus turun ke jalan dan mengawal perkembangan penanganan kasus ini di KPK maupun Kementerian Koperasi sampai ada kepastian hukum dan program tersebut resmi dihentikan. (Haji Merah)
