Jakarta, Kicaunews.com –
Pengurus Pusat Santri Pasundan diundang kemenko, untuk mendukung reformasi polisi, politik, keamanan dll..
Dewan pembina PP Santri Pasundan DR Ing yusuf sahroni, Phd. menjelaskan tenang inti permasalahan dan solusinya, secara mendetail..
1. Keamanan nasional
khusus terkait kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi diplomasi.
2. Politik
Evaluasi atas pelaksanaan demokrasi Indonesia sejak pemilihan langsung terbuka banyak menghasilkan catatan yang perlu menjadi perhatian diantaranya masih maraknya praktik politik uang di Indonesia, sekaligus masih tingginya potensi konflik sosial politik terkait demonstrasi dengan tindakan kekerasan dan perusakan.
Pasca reformasi, perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia mulai muncul. Perbedaan antar daerah dalam hal adat istiadat, moral, tradisi, agama, pengaruh luar, semua itu tidak lepas karena sumbernya praktik politik yang tidak sehat hingga mudah memicu pada perpecahan.
Karena itu kekuasan tidak boleh lagi hanya didominasi oleh kelompok pemilik modal semata khususnya di legislatif. Politik yang terlalu liberal hanya akan menggeser para ilmuwan, bangsawan dan negarawan termasuk kaum santri untuk berperan menjaga negara.
Sistem politik yang ada sekarang malah menciptakan persaingan tidak sehat hingga menyebabkan negara didominasi pemilik modal yang bisa jadi terus memperlemah legitimasi dan benteng pertahanan juga persatuan.
memomohon adanya regulasi yang lebih ketat namun tidak menegasikan nilai-nilai keterbukaan. Jalan tengah yang kami ajukan adalah penentuan krateria yang qualified bagi calon legislatif baik daerah sampai tingkat pusat.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan polarisasi politik perlu dilakukan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan.
Upaya-upaya tersebut antara lain:
• Meningkatkan pendidikan politik:
Pendidikan politik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik, sehingga masyarakat dapat bersikap lebih rasional dalam menghadapi perbedaan pendapat.
• Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi:
Lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, media massa, dan lembaga
swadaya masyarakat, dapat berperan dalam memoderasi perbedaan pendapat.
• Menciptakan ruang dialog dan komunikasi:
Ruang dialog dan komunikasi dapat menjadi sarana untuk menjembatani perbedaan pendapat.
• Polarisasi politik merupakan fenomena yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi polarisasi politik. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga demokrasi.
4. Reformasi kepolisian
• Adanya transparansi dan akuntabilitas merupakan agenda penting dalam melakukan reformasi di tubuh Polri. Hingga publik dapat meminta pertanggung jawaban atas adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
• Keterlibatan polisi dalam politik dan bisnis harus diberantas.
5. Kedaulatan teknologi demi keaman negara
Kedaulatan teknologi (atau digital sovereignty) adalah kemampuan suatu negara atau entitas untuk mengendalikan infrastruktur, data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang mereka gunakan, sesuai dengan hukum dan kepentingan mereka sendiri, agar tidak menjadi alat eksploitasi asing dan menjaga kemandirian di era digital. Konsep ini mencakup pengembangan industri teknologi domestik, perlindungan data pribadi, dan kemampuan untuk mengatur keamanan siber secara mandiri.
