CILACAP, Kicaunews.com – Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat terus berkomitmen memastikan keberhasilan tanaman tahun 2026 melalui skema kolaborasi yang produktif.
Administratur KPH Banyumas Barat, bapak Eka Cahyadi, S.Hut, meninjau langsung kesiapan lahan dan implementasi sistem borong kerja di Blok Sempayak, BKPH Sidareja, Jumat (16/01).
Kunjungan lapangan ini didampingi oleh jajaran Asisten Perhutani (Asper) BKPH Sidareja dan Kepala Resor Pemangkuan Hutan (KRPH), dengan melibatkan pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Penyarang sebagai mitra strategis.
Pemerataan Ekonomi Desa Pangkuan Hutan
Dalam arahannya, Eka Cahyadi menegaskan bahwa sistem borong tanaman bukan sekadar urusan teknis kehutanan, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan.
“Fokus utama kami adalah memastikan pekerjaan ini terdistribusi secara merata bagi warga di Desa Pangkuan Hutan.
Kami ingin kehadiran Perhutani memberikan dampak nyata dalam menambah nilai ekonomi dan menjadi pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar,” ujar Eka di lokasi Blok Sempayak.
Langkah Strategis KPH Banyumas Barat:
Standardisasi Kualitas: Memastikan setiap tahapan penanaman, mulai dari lubang tanam hingga pemupukan, dilakukan sesuai SOP untuk menjamin persen tumbuh yang tinggi.
Transparansi Kerjasama: Memperkuat sistem borong kerja yang transparan dengan LMDH guna menghindari monopoli pekerjaan, sehingga manfaatnya dirasakan oleh banyak kepala keluarga.
Pengawasan Melekat: Melibatkan jajaran lapangan (Asper dan KRPH) untuk melakukan pendampingan intensif agar kendala di lapangan dapat diselesaikan secara cepat.
Sinergi untuk Kelestarian
Ketua LMDH Penyarang menyambut baik langkah proaktif KPH Banyumas Barat. Dengan sistem borong ini, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga tanaman tersebut hingga berhasil, karena mereka terlibat langsung sejak awal proses penanaman.
Melalui pengawasan ketat dan kolaborasi yang harmonis, KPH Banyumas Barat optimis target penghijauan tahun 2026 dapat tercapai sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat desa hutan. (Red/Tugiman)
