Kicaunews.com — Kota Tangerang Selatan (Tangsel) genap berusia 17 tahun pada tahun 2025. Usia ini menandai fase transisi menuju pendewasaan sebagai daerah otonom, sekaligus menjadi momentum refleksi atas berbagai persoalan yang masih membelit kota penyangga Ibu Kota tersebut.
Sepanjang tahun 2025, persoalan persampahan menjadi isu paling krusial dan mencapai titik klimaks. Penutupan sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang memicu penumpukan sampah hampir di seluruh wilayah Tangsel. Kondisi ini bahkan memicu aksi demonstrasi warga sekitar TPA Cipeucang yang terdampak langsung.
Masalah tersebut berujung pada dijatuhkannya sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sorotan tajam pun datang dari berbagai pihak, tidak hanya warga Tangsel, tetapi juga masyarakat luar daerah, termasuk publik figur dan influencer di media sosial.
Selain sampah, Tangsel masih dihadapkan pada sejumlah persoalan klasik perkotaan lainnya, seperti kemacetan, banjir, kesenjangan sosial, tawuran pelajar, ketimpangan ekonomi dan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Beragam persoalan ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani pemerintah kota.
Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dr. Ferdiansyah, S.E., M.M., menilai bahwa Pemkot Tangsel tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan tersebut secara mandiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pusat, pihak swasta, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Tangerang Selatan memiliki keterbatasan lahan yang sangat serius, khususnya untuk lokasi TPA. Luas wilayah Tangsel hanya sekitar 164,85 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa. Lahan untuk pengembangan permukiman dan usaha pun semakin terbatas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum optimalnya program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tangsel. Proyek strategis tersebut dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang, namun hasilnya baru diperkirakan terlihat pada tahun 2027 atau 2028 karena bersifat multi years.
“Selama proyek PSEL berjalan, pemerintah kota harus menyiapkan solusi alternatif agar persoalan sampah tidak terus berlarut-larut,” tambahnya.
Kondisi sosial masyarakat Tangsel saat ini dinilai terbelah. Sebagian warga masih menaruh harapan besar kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk membawa perbaikan nyata, sementara sebagian lainnya bersikap skeptis dan pesimis terhadap kinerja pemerintah daerah.
Meski demikian, Pemkot Tangsel diharapkan tetap menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan publik secara adil dan optimal kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Menutup refleksi akhir tahun, Dr. Ferdiansyah berharap agar pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya, Tangerang Selatan dapat keluar dari berbagai persoalan yang ada dan melangkah menuju kota yang lebih tertata, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
