KUPANG, KICAUNEWS.COM– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus melakukan langkah nyata dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di NTT yang masih berada di angka 19,48 persen dan angka stunting sebesar 37 persen.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan, perjuangan mengentaskan kemiskinan dan stunting di NTT bukan hanya berkaitan dengan urusan administrasi dan angka statistik, melainkan juga merupakan gerakan kemanusiaan yang harus dilakukan demi masa depan generasi NTT yang sehat dan sejahtera.
“Ini bukan soal data di atas kertas. Ini tentang wajah kemanusiaan, tentang anak-anak kita, dan tentang harapan masa depan NTT. Persoalan kemiskinan dan stunting tidak akan selesai hanya dengan rapat dan laporan,” kata Melki, Senin (27/10), saat membuka kegiatan Fasilitasi Teknis Program Bangga Kencana di Kupang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra lintas sektor, sebagai langkah memperkuat sinergi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta penurunan angka stunting di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi NTT.
Melki dalam sambutannya mengatakan, ada dua persoalan besar yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan administratif, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di akar rumput, yakni persoalan kemiskinan dan stunting.
“Kita butuh langkah nyata di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan gizi cukup, setiap keluarga memiliki air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan yang layak. Data bukan sekadar angka, tetapi potret kehidupan masyarakat kita yang masih berjuang setiap hari untuk bertahan hidup,” kata Melki.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu juga melihat bahwa akar persoalan di NTT mencakup ketimpangan akses terhadap pangan bergizi, air bersih, pendidikan, serta layanan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan yang sulit dijangkau.
Gubernur Melki berharap forum kolaboratif ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, lembaga masyarakat, dan dunia usaha, agar upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting di NTT dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pemprov NTT berkomitmen melakukan langkah-langkah nyata, bukan hanya program di atas kertas. Ini gerakan kemanusiaan yang membutuhkan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong dari semua pihak,” terangnya.
Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Maria Theresia Sia, yang mengungkapkan bahwa jumlah Keluarga Risiko Stunting (KRS) di NTT menurun signifikan dari 431.247 keluarga pada 2022 menjadi 331.116 keluarga pada 2024.
Namun, kata Maria, tiga kabupaten masih mencatat angka tertinggi, yakni Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Manggarai Timur.
“Penurunan ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor. Tapi perjuangan belum selesai. Kita perlu memperkuat intervensi di daerah dengan angka KRS tertinggi agar kesenjangan ini dapat ditekan,” kata Maria.
Maria menambahkan, BKKBN terus memperkuat pendekatan berbasis keluarga melalui Program Bangga Kencana, dengan fokus pada pendampingan calon pengantin, ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting, agar upaya penanganan berjalan lebih terukur dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTT, Yohana L. Mella, menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting kini menjadi agenda prioritas lintas perangkat daerah.
Pemprov NTT, kata Yohana, juga mengintegrasikan sejumlah kebijakan pembangunan manusia, termasuk melalui Gerakan Jam Belajar dan Ibadah Keluarga, yang mendorong peran keluarga dalam pendidikan, pembinaan moral, dan kesehatan anak.
“Pembangunan manusia tidak bisa dipisahkan dari ketahanan keluarga. Karena itu, Pemprov berupaya memastikan setiap kebijakan pembangunan berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga,” tambahnya. (Haji Merah)
