Kicaunews.com — Meritokrasi bukanlah konsep baru. Sejarah mencatat, jauh sebelum Masehi, pada masa kerajaan Tiongkok kuno (Dinasti Zhou hingga Qin dan Han), sudah dikenal sistem seleksi pejabat yang menekankan kecerdasan dan kemampuan, bukan semata garis keturunan. Ujian birokrasi kuno yang dikenal dengan istilah Copaz menjadi cikal bakal meritokrasi.
Dari sana kita belajar bahwa sebuah negara akan kuat bila yang memimpin adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi. Inilah fondasi sejati meritokrasi. Integritas menjadi pagar moral agar kekuasaan tidak disalahgunakan, sedangkan kompetensi memastikan kebijakan dijalankan secara efektif, adil, dan profesional.
Namun meritokrasi tidak berhenti di sana. Pangkat, jabatan, dan faktor sosial budaya menjadi penunjang. Dalam praktiknya, pangkat dan jabatan memang diperlukan sebagai struktur organisasi. Akan tetapi, posisi itu harus diraih dengan prestasi, bukan karena warisan keluarga, kedekatan politik, atau loyalitas buta. Sosial culture juga berperan, sebab setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menilai prestasi dan mengakui kepemimpinan.
Sumpah jabatan adalah bentuk penyempurnaan meritokrasi. Ia bukan sekadar formalitas seremonial, tetapi kontrak moral dan spiritual antara pejabat dengan masyarakat yang dipimpinnya. Sumpah itu menegaskan bahwa jabatan adalah amanah, bukan privilege pribadi.
Meritokrasi hanya bisa berjalan sehat bila dipandu oleh akal sehat. Semua keputusan dalam birokrasi, dari promosi jabatan hingga penyusunan kebijakan, harus diuji dengan standar rasionalitas dan kepentingan publik. Tanpa akal sehat, meritokrasi hanya menjadi jargon kosong yang dikalahkan oleh nepotisme, korupsi, dan politik transaksional.
Indonesia yang telah merdeka 80 tahun lebih, seharusnya menjadikan meritokrasi sebagai fondasi utama tata kelola negara. Saatnya kita kembali belajar dari sejarah: bahwa hanya dengan integritas, kompetensi, dan akal sehat, bangsa bisa tumbuh kuat dan berdaulat.
Penyebab Utama Korupsi
Biaya Politik yang Mahal
Untuk mendapatkan kursi kekuasaan—baik sebagai Kepala Daerah, Kepala Desa, maupun anggota DPR/DPRD—membutuhkan biaya yang sangat besar. Akibatnya, begitu terpilih, sebagian pejabat terdorong untuk “mengembalikan modal” melalui praktik korupsi.
Meritokrasi Diabaikan
Jabatan sering kali tidak diberikan kepada orang yang berintegritas dan kompeten, melainkan kepada mereka yang dekat dengan elite politik atau mampu membeli dukungan. Ketika meritokrasi hilang, birokrasi berubah menjadi pasar jabatan.
Slogan Pemerintah Bersih KKN Jadi Omong Kosong
Retorika pemberantasan korupsi sering hanya menjadi slogan. Faktanya, praktik kolusi, nepotisme, dan suap masih menggurita dalam hampir semua sendi birokrasi dan politik.
Pemberitaan Korupsi Setiap Hari
Rakyat setiap hari disuguhi berita pemeriksaan, penangkapan, hingga vonis para pelaku korupsi. Alih-alih menjadi efek jera, hal ini justru menimbulkan keputusasaan publik karena kasus terus berulang tanpa henti.
Dampak Sosial Kemiskinan dan Pengangguran
Korupsi menggerogoti anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk pembangunan. Hasilnya, rakyat tetap miskin, pengangguran meningkat, dan kesenjangan sosial melebar. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kesejahteraan rakyat.
Delapan puluh tahun lebih Indonesia merdeka, namun korupsi masih mengakar. Jika biaya politik tidak ditekan, meritokrasi terus diabaikan, dan slogan pemerintah hanya menjadi hiasan, maka korupsi akan tetap menjadi “penyakit kronis” bangsa.
MERDEKA
MERDEKA, MERDEKA , MERDEKA
KENDARI 18 AGUSTUS 2025
KETUA FORUM KOMUNIKASI PEMBERANTASAN KORUPSI SULAWESI TENGGARA
ADI YUSUF TAMBURAKA
