Pangandaran-kicaunews.com, Pegiat Sarasa Pangandaran, Tedi Yusnanda N, memberikan pandangan kritis terkait dominasi PDI Perjuangan dalam perebutan posisi strategis di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pangandaran.
Meskipun awalnya diperkirakan akan didominasi oleh Koalisi Partai pendukung Ujang Endin dan Dadang Solihat, hasilnya justru menunjukkan bahwa Partai Gerindra terlempar dari kursi komisi yang akhirnya diduduki oleh partner koalisinya dalam Pilkada yaitu PKB dan Golkar. Namun, menurut Tedi, hal ini tidak dapat diartikan bahwa koalisi pendukung Ujang Endin dan Dadang Solihat telah terpecah. Selasa, (15/10/2024).
“Secara politis, pergeseran komposisi ini lebih mencerminkan dinamika internal DPRD daripada perpecahan koalisi dalam Pilkada. Perebutan posisi di AKD tidak linier dengan konstelasi politik Pilkada. Anggota dewan, setelah terpilih, seharusnya bertransformasi menjadi wakil rakyat, bukan lagi sekadar representasi partai,” ujar Tedi dalam analisisnya.
Tedi juga menyoroti bahwa meskipun ada pergeseran di DPRD, hal ini tidak serta merta berdampak signifikan pada persaingan kursi Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Pangandaran.
“Dalam Politik lokal, yang lebih menentukan adalah figur calon Bupati atau Wakil Bupati. Seperti yang kita lihat di beberapa daerah lain, kekuatan sosok calon menjadi faktor utama dalam preferensi masyarakat, terlepas dari dukungan partai mana yang mereka terima,” tambahnya.
Fenomena serupa juga terlihat di daerah seperti Kota Solo dan Semarang, di mana preferensi terhadap figur calon lebih dominan dibanding komposisi koalisi Politik.
Tedi juga mengacu pada pandangan ahli Politik kontemporer seperti Giovanni Sartori, yang menekankan pentingnya transformasi peran anggota legislatif setelah pemilihan. Menurut teori Sartori, setelah terpilih, anggota Dewan harus melebur sebagai wakil Rakyat yang mewakili kepentingan umum, bukan sekadar kepentingan partai Politik.
“Jika AKD dilihat sebagai alat pengukuran kekuatan partai dalam konstelasi Pilkada, itu justru bertentangan dengan prinsip representasi Politik yang sejati. AKD seharusnya murni didasarkan pada kinerja legislatif, bukan kepentingan Politik praktis,” ujar Tedi, mengutip teori ini sebagai landasan argumennya.
Menyikapi komposisi AKD yang ada, Tedi berpendapat bahwa masyarakat seharusnya tidak terlalu khawatir dengan perubahan tersebut.
“Meskipun dominasi PDI Perjuangan terlihat mencolok, namun dalam Pilkada, figur-figur calon yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan rekam jejak yang baik tetap akan menjadi penentu utama. Pilkada Pangandaran 2024 bukanlah soal siapa yang dominan di DPRD, melainkan siapa yang dipercaya masyarakat untuk memimpin,” tuturnya.
Dengan demikian, Tedi mengajak publik untuk tetap fokus pada kualitas calon dalam Pilkada, daripada terjebak pada dinamika Politik di DPRD. Menurutnya, suara rakyat pada akhirnya akan menentukan siapa yang layak memimpin Pangandaran di masa depan.
***NZ***
