Bandung,kicaunews.com – Polda Jawa Barat terus mengakselerasi program ketahanan pangan nasional melalui penanaman komoditas jagung secara masif di berbagai wilayah. Memasuki pertengahan 2026, skema kolaboratif yang dijalankan dinilai mampu menjaga stabilitas pangan sekaligus berpotensi menjadi model di tingkat nasional.
Hingga Kamis (9/4/2026), jajaran kepolisian di wilayah hukum Polda Jabar telah merealisasikan penanaman jagung di lahan seluas 9.147,02 hektare. Capaian tersebut merupakan bagian dari optimalisasi total potensi lahan yang mencapai sekitar 21.008 hektare.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jabar, Fadly Samad, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah konkret, bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia menyebutkan, seluruh elemen masyarakat dilibatkan aktif hingga tingkat desa.
“Ini adalah gerakan massal. Kami tidak bekerja sendiri. Hingga saat ini, penanaman sudah lebih dari 9 ribu hektare dan akan terus diperluas karena potensi lahan masih sangat besar,” ujarnya.
Dari sisi hasil, program ini menunjukkan capaian signifikan. Sebanyak 3.700,13 ton jagung telah diserap oleh Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah. Sementara itu, serapan terbesar justru berasal dari industri pakan ternak.
Didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko, Fadly menjelaskan bahwa kerja sama dengan pabrik pakan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
“Serapan ke pabrik pakan mencapai 75.066 ton. Ini penting agar petani tidak khawatir hasil panennya tidak terserap. Harga kita jaga supaya petani tetap sejahtera sekaligus mendukung industri peternakan,” katanya.
Keberhasilan program ini tidak lepas dari pendekatan “Keroyok Bareng Rame-Rame” yang diimplementasikan melalui program turunan “1 Desa 1 Hektare”.
Masyarakat didorong untuk memanfaatkan lahan kosong, termasuk lahan kurang produktif milik Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara melalui skema pinjam manfaat yang legal dan terstruktur.
Dalam hal pembiayaan, Polda Jabar mengandalkan tiga pilar utama, yakni Koperasi Polri (Primkoppol), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan mitra. Skema ini dinilai efektif dalam mengurangi beban modal petani di tahap awal.
“Permodalan sudah kami siapkan secara lengkap. Ada KUR untuk petani, Primkoppol untuk pendampingan, serta CSR dari perusahaan. Jadi masyarakat tidak terbebani biaya awal,” ujar Fadly.
Antusiasme petani terhadap program ini juga tergolong tinggi. Dari 498 petani yang diajukan untuk mendapatkan KUR, sebanyak 406 di antaranya telah berhasil mencairkan dana. Selain itu, 82 petani memperoleh pembiayaan melalui KUR Primkoppol, dan sembilan petani lainnya melalui skema non-Himbara.
“Ini menunjukkan kepercayaan perbankan terhadap sistem yang kami bangun. Petani kami arahkan, lahan disiapkan, dan pasar juga sudah dijamin. Sisanya yang belum cair sedang kami dorong prosesnya,” ucapnya.
Melalui sinergi lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan masyarakat, Polda Jabar berharap program ini mampu mempercepat terwujudnya swasembada jagung nasional secara berkelanjutan.*
