KICAUNEWS.COM – Proses seleksi calon Komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi periode mendatang tengah menjadi sorotan tajam dari KNPI Pondok Melati.
Pasalnya, daftar kandidat yang lolos verifikasi administrasi didominasi oleh deretan pejabat aktif dan mantan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Fenomena ini memicu kritik keras dari KNPI yang menduga adanya modus baru penempatan “orang titipan” Pemkot untuk menguasai lembaga pengelola zakat tersebut.
Kritik dari Sodik Selaku Wakil Ketua KNPI Pondok Melati Kota Bekasi, mengungkapkan Pejabat Jangan Celamitan, Sudah jadi pejabat eselon II masih pengen kursi Baznas Kota Bekasi itu bukti pejabatnya celamitan, prihatin atas antusiasme berlebihan para pejabat ASN dalam memperebutkan kursi komisioner.
Menurutnya, BAZNAS seharusnya diprioritaskan bagi para ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama.
“Sangat miris jika hari ini para pejabat eselon II, III, dan IV, baik yang aktif maupun menjelang purna tugas, masih ingin mengejar ‘kursi empuk’ BAZNAS. Kursi ini sesungguhnya disiapkan untuk ulama yang alim,” ujar nya kepada media, Sabtu (27/12).
Ia juga menyoroti adanya preseden buruk jika jabatan BAZNAS dianggap sebagai “jatah” pimpinan partai atau ormas Islam, terutama jika pimpinan ormas tersebut juga merupakan pejabat aktif di Pemkot.
Hal ini dinilai mempersempit ruang bagi ulama murni dan berpotensi memicu konflik kepentingan serta praktik KKN.
Termasuk ada pengurus partai PKB berinisial SWT yang ingin jadi komisioner Baznas, itu menghilangkan sifat independen Baznas sebagai lembaga Filantropi Plat Merah, Kalau orang parpol dan birokrat masuk ke Baznas itu ada konflik kepentingan politik dibawa ke Baznas, MNC yang di duga calo komisioner dari Partai PKB juga di sorot namanya oleh KNPI .
Desak Walikota Gunakan Diskresi , dalam hal ini kami mendesak Walikota Bekasi, Tri Adhianto, dan Wakil Walikota, Abdul Harris Bobihoe, untuk turun tangan. Pimpinan daerah diharapkan menggunakan hak diskresi mereka guna mengingatkan jajaran ASN agar tidak bersikap “aji mumpung” dan tetap fokus pada fungsi pelayanan publik sebagai abdi negara.
“Persoalan ini perlu disuarakan agar tidak menjadi keresahan umat di akar rumput. Jika dibiarkan, porsi ulama akan dianggap sepele oleh para pejabat,” tegas nya
29 Nama Lolos Verifikasi, Sejumlah Nama Pejabat Mencuat
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) yang juga Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, mengumumkan bahwa dari 30 pendaftar, sebanyak 29 kandidat dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada Jumat lalu .
“Berdasarkan verifikasi berkas, terdapat 29 peserta yang memenuhi kriteria,” jelas Junaedi dalam keterangan resminya.
Meski Pansel mengklaim proses berjalan sesuai kriteria, publik menyoroti munculnya nama-nama beken dari lingkungan birokrasi.
Nama-nama tersebut dikenal sebagai pejabat eselon II serta mantan pejabat di bagian aset Pemkot Bekasi.
Kini, bola panas berada di tangan Pansel dan Walikota Bekasi untuk membuktikan bahwa seleksi BAZNAS tetap mengedepankan integritas dan nilai religiusitas, bukan sekadar pelabuhan baru bagi para birokrat.***
