TANGSEL, KICAUNEWS.COM– Kritik publik terkait kenaikan anggaran belanja jasa tenaga ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang terus mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir mulai direspon DPRD Provinsi Banten.
Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PAN, Riyan Hidayat mengatakan, pihaknya berkomitmen mengawal proses penggunaan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Banten.
“Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, saya memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional. DPRD akan memastikan setiap rupiah APBD itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif,” kata Riyan Hidayat, Rabu (29/07) saat berbincang dengan wartawan melalui telepon.
Riyan menjelaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten harus bisa memberikan penjelasan secara komperenship terkait kenaikan anggaran belanja jasa tenaga ahli yang belakangan mendapat kritik dari publik itu.
“Saya sudah menanyakan langsung kepada Gubernur. Saat ini tinggal menunggu jawaban, bagi saya kritik publik itu bagian dari demokrasi. Namun penyelesaiannya harus tetap didasarkan pada fakta, data, dan ketentuan hukum yang berlaku,” terang Riyan.
Menurut Riyan, pengelolaan APBD Provinsi Banten itu, idealnya harus diarahkan lebih banyak pada pemberdayaan-pemberdayaan, dari mulai pemberdayaan masyarakat hingga pemuda, agar dapat memberikan manfaat dan dirasakan publik.
“Bila terdapat kenaikan anggaran pada suatu pos belanja, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan, urgensi, indikator kinerja, hingga manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran itu,” tegas Anggota DPRD Banten itu.
Tidak hanya itu, Alumni UIN Syarif Bisa Jakarta itu juga mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru memberikan kesimpulan sebelum seluruh data, dokumen, dan penjelasan resmi diperoleh.
Namun demikian, Riyan memastikan akan terus mengawal pengelolaan APBD Provinsi Banten agar dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. (Haji Merah)
