CILACAP, Kicaunews.com – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat merealisasikan komitmen kepedulian sosial melalui penyerahan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Non-Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) senilai Rp180.000.000.
Bantuan ini ditujukan untuk renovasi dan perbaikan jalan desa yang rusak di Desa Slarang, Kabupaten Cilacap.
Bantuan diserahkan langsung oleh Administratur (KKPH) Banyumas Barat, Eka Cahyadi, S.Hut, didampingi jajaran Kepala Seksi Keuangan, SDM, dan Umum kepada perwakilan Pemerintah Desa Slarang.
Mendorong Kesejahteraan dan Aksesibilitas
Penyerahan bantuan ini didasari atas kondisi infrastruktur jalan desa yang membutuhkan perbaikan segera guna mendukung aktivitas ekonomi warga.
Administratur KPH Banyumas Barat, Eka Cahyadi, menegaskan bahwa keberadaan Perhutani harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah penyangga hutan.
“Bantuan TJSL ini adalah bukti nyata kehadiran Perhutani di tengah masyarakat.
Kami berharap perbaikan jalan ini dapat mempermudah mobilitas warga, meningkatkan taraf ekonomi, dan mempererat tali silaturahmi antara Perhutani dengan warga Desa Slarang,” ungkap Eka Cahyadi.
Sinergi Menjaga Kelestarian Hutan
Selain aspek infrastruktur, Eka Cahyadi juga menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan.
Menurutnya, kelancaran operasional Perhutani di lapangan sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sekitar.
“Kami berharap dengan adanya perhatian sosial ini, masyarakat semakin termotivasi untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan.
Jika hutan terjaga, manfaatnya akan kembali ke masyarakat, dan pekerjaan di wilayah KPH Banyumas Barat pun dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala sosial,” tambahnya.
Dampak Jangka Panjang
Melalui program ini, Perhutani KPH Banyumas Barat berkomitmen untuk terus menjalankan program-program berbasis lingkungan dan kemasyarakatan secara berkelanjutan.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di tingkat desa selaras dengan upaya perlindungan sumber daya alam di wilayah kerja Perhutani. (Red/Tugiman)
