PANGANDARAN-kicaunews.com, Direktur Eksekutif Sarasa Institute, Tedi Yusnanda N., mengungkapkan pandangannya terkait peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dalam percakapan melalui telepon di sela-sela kesibukannya. Ia menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Pangandaran, yang seperti terhenti tanpa kejelasan. (Senin, 09/12/2024).
“Beberapa waktu lalu, sempat terdengar kabar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Pangandaran, bahkan muncul isu pemanggilan beberapa Kepala Dinas. Namun, semua itu seakan menguap begitu saja. Tidak ada perkembangan berarti, padahal petunjuk dugaan Korupsi sudah cukup terang benderang dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Tedi.
Tedi mengungkapkan kekhawatirannya bahwa proses pergantian kepemimpinan di Pangandaran justru dapat memperburuk situasi.
“Pergantian Kepala Daerah sering kali menjadi alasan penghentian atau pelambatan investigasi. Ada kekhawatiran bahwa kasus-kasus dugaan Korupsi di Pangandaran akan hilang begitu saja. Jika ini terjadi, maka keadilan hanya akan menjadi mimpi bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menyindir pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen mengejar koruptor hingga ke Antartika.
“Mungkin lebih baik dimulai dari Pangandaran dulu. Apa gunanya mengejar Koruptor ke ujung Dunia jika yang ada di depan mata saja tidak tersentuh? Atau mungkin KPK sudah kehilangan nyali untuk menangani kasus-kasus di daerah seperti Pangandaran,” katanya dengan nada sinis.
Dalam pernyataannya, Tedi mengutip mitos Sisifus dari filsafat Yunani kuno. “Korupsi di Indonesia, termasuk di Pangandaran, seperti batu besar Sisifus. Ketika kita berpikir batu itu hampir sampai ke puncak, ia kembali menggelinding ke bawah. Semangat pemberantasan Korupsi ada, tetapi hasilnya selalu nihil. Ini adalah bentuk absurd dalam Pemerintahan kita,” jelasnya, mengacu pada teori absurditas Albert Camus.
Ia juga menyebut teori Politik kontemporer dari pakar antikorupsi, seperti Robert Klitgaard, yang menyatakan bahwa Korupsi terjadi ketika ada kekuasaan tanpa akuntabilitas.
“Jika lembaga seperti KPK tidak memiliki keberanian atau dukungan yang cukup, maka kita hanya menciptakan ruang bebas untuk Koruptor. Proses hukum yang lambat hanya memberikan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri dari keadilan,” ungkapnya.
Meski begitu, Tedi tetap menyerukan semangat dan harapan di Hari Antikorupsi Sedunia. Ia mengajak masyarakat untuk terus memperjuangkan keadilan dan mendorong transparansi.
“Peringatan ini harus menjadi pengingat bahwa Korupsi adalah musuh bersama. Kita harus tetap semangat, tetap berdoa, dan terus berharap bahwa kasus dugaan Korupsi di Pangandaran akan segera terbongkar. Pelaku-pelakunya harus dihukum sesuai hukum yang berlaku, karena hanya dengan itu kita bisa membangun Pangandaran yang bersih dan berintegritas,” tutupnya.
Dalam konteks ini, Tedi menyatakan bahwa peringatan Hari Antikorupsi Sedunia bukan hanya soal seremoni, melainkan momentum untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih harus diperjuangkan dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Pangandaran.
***NZ***
