Pangandaran-Kicaunews.com, Hangatnya suhu Politik di Kabupaten Pangandaran dalam menghadapi Pilkada 2024, menyikapi Hutang Kabupaten Pangandaran menjadi bahan sarapan dalam obrolan nitizen di Media Sosial.
dr. Erwin M Thamrin dan Afudin salahsatu tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran turut angkat bicara terkait adanya Hutang Pemkab Pangandaran.
Dalam perbincangannya dr. Erwin mengatakan, belakangan ini dalam pemberitaan Hutang Pemkab Pangandaran ini, saya dan Afudin sebagai Ketua Forum Masyarakat Peduli Pangandaran (FMPP) punya sedikit tanggungjawab dalam menyikapi dinamika yang ada, karena walau bagaimanapun saya terlibat dalam penolakan pinjaman Portofolio sebesar Rp 350 milyar. Rabu, (9/10/2024).
Saya pikir beredarnya di media-media berawal dari pertama kali kunjungan Pa Erwan sebagai Calon Gubernur yang merasa kaget bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki utang sampai Rp 412 milyar, kemudian mendapat sanggahan dari Calon Gubernur lain (Pa Jeje) yang menyatakan bahwa Pa Erwan ga harus turut campur dalam Pangandaran karena, walau bagaimanapun Sumedang juga punya yang berarti tidak perlu dibanding-badingkan dengan Pangandaran.
“Seharusnya isu ini jangan ditanggapi secara skeptis oleh calon manapun dalam Pilkada Pangandaran. Sebab, hutang tersebut permasalahan yang harus diselesaikan.” ucap dr. Erwin.
“Justru saya mendorong dari setiap pasangan calon dapat memberikan pemikirannya, komitmen-komitmen kedepan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai permasalahan hutang ini di anggap bukan permasalahan yang besar.” paparnya.
Menurut Erwin, jika ditelisik jawaban dari Pemerintah, penyebab hutang tersebut dampak dari bencana covid-19 yang melanda beberapa tahun lalu. Padahal, virus covid-19 bukan hanya menyerang Pangandaran saja, akan tetapi menyerang secara global.
“ Dengan adanya Refocusing itu bukan menambah anggaran, hanya mengalihkan anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan covid,” jelasnya.
“Permasalahan ketika covid, hanya tidak tercapainya pendapatan, karena terjadinya force majeure.” tambahnya.
“Yang kita sayangkan kenapa waktu itu tidak dilakukan evaluasi RPJMD untuk menyesuaikan sehingga tidak harus berhutang,” sambung dr. Erwin. .
dr. Erwin mengingatkan, hutang ini bukan perencanaan. Pasalnya, setiap tahun Pemerintahan Pangandaran berhutang ke Bank Jabar dengan kisaran kurang lebih Rp 150 miliar.
“Secara logika, jika APBD tersebut punya hutang seharusnya diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Kenapa harus berhutang, itu yang menjadi pemikiran Saya.” tambahnya.
Maka, sampai sejauh ini ia menolak resolusi portofolio hutang dengan masa pinjaman selama 10 tahun. Bukan tanpa sebab, karena menurut Erwin, jika beban hutang dikalikan bunganya. Maka itu akan menjadi beban berat bagi Pangandaran.
Terlebih lanjut dr. Erwin, jika melihat hukum ekonomi. justru yang harus dilakukan adalah mengetatkan anggaran pembelanjaan. Dan yang kedua meningkatkan pundi-pundi pendapatan. Bukan lantas berhutang untuk menutup hutang. Ini yang tidak kita harapkan.
Tapi dr. Erwin, Afudin dan rekan lainnya merasa bersyukur, pasalnya upaya pencegahan pinjaman hutang ke pihak ketiga itu membuahkan hasil dengan adanya penolakan dari pihak Pusat. Karena sebelumnya, Presidium Pangandaran telah mengirim 31 seri surat pencegahan pinjaman hutang ke Pemerintah Pusat maupun Presiden.
“Qodarulloh, sampai sejauh ini tidak direalisasikan. Ini karena tidak ada rasionalisasi daripada portofolio itu sendiri,” imbuhnya .
Di kesempatan itu, Ketua forum Masyarakat Peduli Pangandaran (MPP) Afudin meminta, isu hutang ini jangan dijadikan alat black campaign untuk saling menyalahkan di masa Pilkada ini.
“Saya berharap kepada kedua simpatisan para calon jangan sampai menjadi perdebatan yang akhirnya menjadi permasalahan personal,” ungkap Afudin..
Sebab menurut Afudin, sesungguhnya kedua paslon tersebut akan mengambil solusi berhutang kembali ketika menangani masalah hutang Pemda. Bocoran informasi ini, adanya pernyataan dari kedua paslon setelah melakukan pertemuan internal bersama.
“Artinya hutang akan dibayar dengan berhutang kembali,” ucap Afudin.
Maka, ia berpesan kepada masyarakat dari kedua belah pihak jangan sampai masalah ini menjadi sumber petaka ataupun tidak kondusifnya di Pangandaran.
“Adapun perbedaan pilihan itu bukti Demokrasi, hutang tetap hutang yang menjadi buah pikiran untuk semua masyarakat Pangandaran,” ungkapnya.
Afudin dan dr. Erwin berharap terkait bagaiman solusi penyelesaian hutang ini, dapat di jadikan bahan oleh pihak KPU dalam perdebatan terbuka oleh kedua Pasangan Calon.
“Ya kami berharap pihak KPU dapat menerima harapan kami ini dan menjadikan bahan pokok dalam perdebatan kedua paslon secara terbuka”. pungkasnya.
***NZ***
