Maluku Utara, kicaunews.com – Hoaks atau berita bohong hingga saat ini masih menjadi ancaman besar bagi informasi yang di terima masyarakat Indonesia. Saat ini masyarakat Indonesia akan kembali menghadapi pesta demokrasi di seluruh Provinsi,Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, pada bulan November 2024 mendatang.
Dengan masih adanya penyebaran berita hoaks ini, berbagai dampak bisa sangat cepat ditimbulkan terlebih di tahun pemilu daerah seperti tahun 2024 ini.
Menanggapi hal tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggandeng Polda Maluku Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Damai 2024.
FGD yang berlangsung di Batik HotTernate, Rabu (17/7/2024) kemarin, mengusung tema peran tokoh agama dalam menolak isu sara dan informasi hoax untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan damai di Maluku Utara.
Ketua FKUB Maluku Utara, Adnan Mahmud usai kegitan menyatakan, hasil survei Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu, Provinsi Maluku Utara berada di posisi ke 3 (tiga) paling rawan sementara IKP Polri, Maluku Utara berada di posisi ke 2 (dua).
IKP yang dikeluarkan tersebut, paling rawan adalah informasi hoaks dan kampanye hitam sehingga peran tokoh agama sangat dibutuhkan agar dapat berkontribusi dalam menciptakan situasi yang sejuk sehingga Pilkada dapat berjalan aman, damai dan sukses.
Selain hoaks dan kampanye hitam lanjut Adnan, isu yang harus di antisipasi adalah isu sara karena telah menyerang salah satu suku maupun agama untuk kepentingan pribadi.
“Maka itu kami berharap, kepada masyarakat terutama tokoh agama dan pemuda yang ikut dalam dialog, agar dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pemilu damai ke depan,” katanya.
Disentil terkait dengan penyelenggara pemilu kata Adnan, penyelenggara merupakan tingkat utama yang harus berposisi netral tanpa keberpihakan pada calon tertentu.
“Penyelenggara pemilu baik KPU maupun pengawas pemilu yaitu Bawaslu, harus netral dan menjaga serta mengawal hak suara yang sudah disalurkan masyarakat, karena kalau itu diselewengkan maka pasti muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara,” pungkasnya.
Ia berharap dengan banyaknya kegiatan kampanye cegah hoaks dari berbagai kalangan dan disiarkan berbagai media, tingkat kesadaran akan bahaya hoaks di masyarakat akan semakin cepat terbentuk, yang akhirnya semakin sempit ruang bagi mereka penyebar informasi hoaks ini.(***)
