Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
BeritaNasional

Pembangunan Base Transcoiver Sation (BTS) Di Pangandaran Menjamur Di Duga Ilegal

833
×

Pembangunan Base Transcoiver Sation (BTS) Di Pangandaran Menjamur Di Duga Ilegal

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Pangandaran-kicaunews.com, Sudah bukan rahasia umum lagi, setiap ada proyek untuk pembangunan Base Transcoiver Station ( BTS) atau Tower selalu menuai polemik yang tiada habisnya. Sebab dokumen perizinannya yang selalu jadi pemicu, dikarenakan proyek pembangunan dalam pengerjaan sementara dokumen izinnya masih dalam proses pengajuan bahkan mungkin belum di urus.

Seperti di Kabupaten Pangandaran pembangunan Tower saat ini menjamur di beberapa pelosok namun di duga pembangunan tersebut ilegal atau belum mengantongi surat perizinan dari instansi terkait.

Example 300x600

Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Cimerak, Desa Mekarsari, Desa Kertaharja, juga di wilayah Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi.

Dibdugs belum mengantongi ijin untuk membangun, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Seperti yang di kemukakan oleh Atep, selaku pihak yang memproses perijinan dari Bidang Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Secara data, pembangunan tower-tower diwilayah itu belum ada ijin PBG nya,” ucapnya ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya. Rabu, (6/3/24).

Sementara, bunyi Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 dan dalam Undang-undang Cipta kerja, ijin PBG itu wajib ada sebelum membangun. Sebagaimana pada Pasal 24 angka 34 Perpu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 36A ayat (1) UU Bangunan Gedung, yang menyatakan; pembangunan bangunan gedung dilakukan setelah mendapatkan PBG.

Adapun sanksinya apabila tidak mengantongi ijin saat membangun, salah satunya bisa sampai ke penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, atau perintah pembongkaran bangunan Gedung.

Dan juga ada sanksi Pidana dan denda apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang Bangunan Gedung junto Undang-undang Cipta Kerja. Jika pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka ia berpotensi di Pidana Penjara paling lama 3 tahun atau Pidana Denda paling banyak 10% dari nilai Bangunan Gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

Kemudian, jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, pelaku berpotensi di Pidana Penjara paling lama 4 tahun atau Pidana Denda paling banyak 15% dari nilai Bangunan Gedung. Jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, Pemilik Bangunan Gedung dan/atau pengguna Bangunan Gedung dapat di Pidana Penjara paling lama 5 tahun dan Denda paling banyak 20% dari nilai Bangunan Gedung.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Satpol PP Pangandaran, Drs. Dedih Rakhmat, M.Si. akan bertindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Soal Pengusaha nakal, tower yang sedang dibangun namun belum memiliki ijin, kami akan tindak tegas sesuai dengan aturan,” ucap dedih saat ditemui dikantornya.

Dalam waktu dekat, sambung Dedih, personilnya akan turun kelapangan untuk mengeceknya.

“Dan kalau terbukti melanggar aturan akan kami tindak sesuai aturan”. pungkasnya.
***NZ***

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *