KICAUNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar agenda strategis bertajuk “Silaturahmi Nasional Ormas Islam & Komisi Ukhuwwah Islamiyah”. Acara dua hari yang berlangsung pada 29-30 Juni 2026 di Gedung BRIN ini menghadirkan deretan tokoh nasional, mulai dari Wakil Ketua DPR, Menteri Hukum, Kapolri, hingga mantan Wakil Presiden RI, Dr. (H.C.) Drs. H. M. Jusuf Kalla.
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung B.J. Habibie BRIN ini dibuka secara resmi pada Senin siang (29/6) dengan keynote speech dari Jusuf Kalla (JK) . Rangkaian acara kemudian berlanjut dengan pembahasan serius mengenai “Strategi Pencegahan Konflik Sosial Keagamaan”. Sesi penting ini melibatkan Menteri Hukum, Kapolri RI, dan Menteri Agama, dengan fokus telaah terhadap Bab VII KUHP terkait tindak pidana dalam kehidupan beragama. Diskusi ini dimoderatori oleh Syamsul Qomar dan menjadi sorotan utama mengingat dinamika sosial keagamaan di tanah air.
Urgensi Ukhuwah di Tengah Tantangan Global
Tak hanya membahas aspek hukum, silaturahmi nasional ini juga menyoroti peran riset dalam memperkuat persatuan. Melalui sesi “Sosialisasi BRIN Goes to Society”, Prof. Dr. K.H. M. Sirajuddin Syamsudin dan Dr. K.H. M. Zaitun Rasmin memaparkan urgensi penguatan ukhuwah islamiyah di tengah tantangan kebangsaan dan global. Sesi ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis data dan riset sangat diperlukan untuk merawat kerukunan umat.
Menutup hari pertama, acara dilanjutkan dengan diskusi strategis mengenai ketahanan dan kemandirian pangan. Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M. selaku Menko Pangan hadir bersama perwakilan KUI Provinsi DIY, Sumut, dan Jatim untuk berbagi praktik terbaik (best practices) program ukhuwah daerah. Tema ini dipilih sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan ketahanan pangan yang juga berdampak pada stabilitas sosial umat.
Komitmen Membangun Harmoni Berbasis Riset
Ketua Pelaksana Kegiatan, H. Agus Sudono, S.Pd.I., M.Si, menekankan bahwa kolaborasi antara MUI dan BRIN merupakan langkah progresif dalam menghadapi tantangan kontemporer. “Silaturahmi kali ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah ikhtiar nyata untuk menerjemahkan nilai-nilai ukhuwah ke dalam kebijakan yang terukur. Kami berharap output dari kegiatan ini, termasuk deklarasi dan rencana tindak lanjut, dapat menjadi panduan bagi ormas Islam di daerah dalam menjaga harmoni sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujar Agus dalam laporannya.
Perumusan Deklarasi Bersama
Memasuki hari kedua, Selasa (30/6), fokus acara bergeser pada aspek keberlanjutan dan pendanaan riset. Tim Pokja Indeks Ukhuwah BRIN melakukan expose data dan indeks ukhuwah, serta membahas mekanisme pendanaan riset keagamaan. Puncak acara ditandai dengan Sidang Komisi yang dipimpin langsung oleh Ketua dan Sekretaris KUI untuk merumuskan deklarasi bersama serta rencana tindak lanjut yang konkret.
Kehadiran jajaran pejabat tinggi negara dan tokoh ulama dalam agenda ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan ormas Islam dalam membangun harmoni kebangsaan yang damai, bermartabat, dan berbasis ilmu pengetahuan.
(AW)
