Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
News

Bela Hak Pendidikan Warga Pamulang,Fraksi NasDem Banten Dorong Penambahan SMA Negeri di Pamulang

77
×

Bela Hak Pendidikan Warga Pamulang,Fraksi NasDem Banten Dorong Penambahan SMA Negeri di Pamulang

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Tangsel, Kicaunews.com – Akses pendidikan negeri tingkat SMA di Pamulang Barat dan Pamulang Timur masuk kategori darurat. Dua kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 80.000 jiwa itu hanya memiliki 1 SMA negeri.

 

Example 300x600

Fakta itu diungkap Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi NasDem, Agus Maulana, usai menyerap aspirasi warga saat Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Rabu 24 Juni 2026.

 

 

Satu-satunya SMA negeri yang ada, SMAN 6 Kota Tangerang Selatan, berada di kawasan perumahan. Kursinya justru jadi rebutan siswa dari berbagai kelurahan lain di Tangsel.

 

“Jumlah penduduk di dua kelurahan itu lebih dari 80.000 orang, sementara ketersediaan SMA negeri hanya ada 1 unit yaitu SMAN 6. Itupun kursinya diperebutkan oleh siswa dari kelurahan lain, sehingga warga setempat kesulitan mendapat akses bersekolah di sana,” kata Agus.

 

Kondisi ini membuat banyak calon siswa dari Pamulang Barat dan Pamulang Timur terpaksa mendaftar ke sekolah swasta atau SMA negeri di kecamatan lain dengan risiko gagal zonasi.

 

 

Agus menyebut pemerataan sebaran sekolah tingkat SMP dan SMA memang menjadi perhatiannya selama di DPRD Provinsi Banten.

 

“Masih ada ketimpangan antara kuota SMP tidak sebanding dengan lulusan SD, dan kuota SMA tidak sanggup menampung lulusan SMP,” tegasnya.

 

Ketimpangan itu paling terasa di wilayah padat seperti Pamulang. Lulusan SMP tiap tahun membludak, tapi daya tampung SMA negeri tak bertambah.

 

 

Sebagai respons jangka pendek, Pemprov Banten kini menjalankan kebijakan SMA gratis negeri dan swasta. Beberapa sekolah swasta di Tangsel diajak kerja sama untuk menampung lulusan SMP yang tak kebagian kursi di sekolah negeri.

 

“Harapannya agar akses masyarakat untuk pendidikan tingkat SMA semakin luas,” ujar Agus.

 

Namun ia menegaskan, program SMA gratis tak bisa menggantikan kebutuhan sekolah negeri baru.

 

“Di samping program sekolah gratis sebagai respon jangka pendek, Pemprov Banten juga harus terus mengupayakan agar pembangunan SMA Negeri di wilayah tersebut mendesak untuk dilakukan,” pungkas Agus.

 

Agus berjanji akan membawa aspirasi krisis SMA Negeri Pamulang ini ke rapat komisi dan ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Ia menilai pembangunan unit sekolah baru harus jadi prioritas agar hak pendidikan warga Pamulang Barat-Timur terpenuhi.

Jul

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *