Kicaunews.com, Jakarta –
Tobaristani pegiat pemilu,
Direktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Demokrasi dan
pernah jadi ketua FKDM DKI Jakarta menyampaikan paparan nya di acara Roadshow Penguatan Kelembagaan Bawaslu Jakarta Pusat di Kantor Walikota Jakarta Pusat , Rabu (19/11).
Berikut paparan nya ,
” Penataan menyeluruh Bukan Parsial ”
Rancangan Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Adanya pesan besar dari Masyarakat Luas tentang ” Sistem Pemilu memerlukan penataan menyeluruh bukan sekedar Perbaikan parsial apalagi Sparadik dengan Tiga Pilar :
1. Integritas Penyelenggara Pemilu
2. Transparansi sistem dan data serta
3. Desain kelembagaan yang mampu menekan biaya politik dan akuntabilitas.
Enam Kelompok Masukan ( dapat dipetakan dalam enam kelompok ) yaitu,
Pertama, Keluhan proses rekrutmen penyelenggara pemilu ( KPU, Bawaslu, DKPP )
Kedua, publik menuntut penguatan sistem integritas pemilu terutama kewenangan Bawaslu.
Ketiga, politik uang akar korupsi elektoral.
Keempat, Keterbukaan Informasi sangat kuat, publik menginginkan penerapan open data mulai C1 hasil penghitungan suara di TPS, riwayat calon, sumber dana kampanye, dokumen administratif serta Rekapitulasi tunggal tingkat kecamatan untuk menutup ruang manipulasi dilevel kabupaten/kota dan provinsi.
Kelima, merevis UU parpol sampai Masy minta penyederhanaan syarat calon perseorangan di evaluasi.
Keenam, Perhatian publik tertuju pada aspek aksesibilitas dan efisiensi pemilu ( pemilu rawan cuaca ekstrim dan wacana pembatasan masa jabatan anggota DPR/ DPRD/hingga usulan pelarangan ASN memberikan suara.
Aw
