Kendal, Kicaunews.com –
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kendal resmi dilantik, ada 62 pengurus untuk masa bakti 2025–2030. Pelantikan digelar, Sabtu (11/Okteber 2025) di Ruang Paripurna DPRD.
Turut dihadiri secara langsung momentum pelantikan tersebut Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah H. Hadi Santoso, S.T., dan ratusan kader PKS Kendal.
Pelantikan pengurus baru DPD PKS Kabupaten Kendal dilakukan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kendal Muhammad Salman, A.Md.
Ketua terpilih Arif S. Hudiyanto, menegaskan komitmen PKS untuk tetap kokoh melayani dan konsisten mengabdi kepada masyarakat serta siap menjadi mitra yang mendukung Pemerintah Kabupaten Kendal.
“PKS memiliki 4 anggota dewan dari 4 dapil yang berbeda, meski terdapat 2 dapil lainnya yang tidak memiliki wakil dari PKS namun pelayanan PKS akan tetap dilakukan seluas-luasnya demi terciptanya pelayanan yang maksimal dan merata untuk masyarakat” ujar Arif
Komitmen ini dipertegas dengan kesiapan PKS untuk mendukung penuh program-program Bupati Kendal serta turut mengawasi jalannya pemerintah daerah melalui Anggota Dewan Fraksi PKS dan terus mensuplai calon-calon pemimpin berintegritas melalui kaderisasi PKS.
“Semoga dengan adanya pelantikan ini bisa memberi angin segar bagi para pengurus DPD PKS Kendal agar tetap semangat dan ikhlas dalam melayani rakyat. Bersama rakyat, kita kawal untuk Indonesia Jaya,” ujar Arif.
Hadi Santoso Ketua DPW PKS Jateng berpesan agar DPD PKS Kendal terus memperkuat internal yang solid dan menginstruksikan agar kantor PKS menjadi Pos Pelayanan Masyarakat.
“Jika ada satu gen yang paling melekat pada DNA PKS, itu adalah gen pelayanan,” tegas hadi.
PKS Kendal mengapresiasi dan mendukung penuh terhadap program makan bergizi gratis (MBG) karena hasil survei menunjukkan sebanyak 82% sepakat dengan adanya program ini. Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah yang riil dan konkrit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mengatasi persoalan stunting, dan dapat menggerakkan ekonomi rakyat.
Arif berharap agar penyelenggara program (SPPG) dapat mengikuti SOP terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional demi memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat.
(Novi)
