Jakarta, Kicaunews.com –
Proses seleksi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025–2029 saat ini menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak menilai, proses yang seharusnya dijalankan secara independen dan netral sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, masih menyisakan sejumlah catatan yang perlu diklarifikasi.
Adapun Beberapa hal yang berkembang di masyarakat menurut Immanuel antara lain:
1. Adanya pergantian Tim Seleksi (Timsel) di tengah proses yang menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan konsistensi mekanisme seleksi.
2. Perpanjangan masa pendaftaran yang seharusnya tidak perlu krn pendaftar sudah banyak dan jadwal pendaftaran juga sudah ada.
3. Keterlibatan unsur tertentu yang juga memiliki posisi strategis di pemerintahan, sehingga menimbulkan persepsi publik mengenai potensi konflik kepentingan.
4. Terindikasi adanya peserta yang berafiliasi dengan partai politik ikut lolos seleksi, sementara secara normatif syarat keanggotaan FKDM menuntut netralitas dari politik praktis.
5. Isu mengenai adanya “titipan politik” masih berkembang di lapangan, yang menimbulkan persepsi bahwa proses seleksi kurang sepenuhnya objektif.
Catatan-catatan ini penting disampaikan bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian publik agar proses seleksi FKDM berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Untuk itu, Immanuel mendesak agar dilakukan langkah-langkah berikut:
Transparansi penuh dari Tim Seleksi terkait mekanisme, tahapan, dan kriteria penilaian.
Evaluasi internal terhadap proses seleksi, termasuk pergantian Tim Seleksi yang dilakukan di tengah jalan.
Pengawasan eksternal, termasuk oleh Ombudsman RI, untuk memastikan tidak terjadi maladministrasi maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Karena FKDM adalah lembaga penting dalam menjaga stabilitas sosial, dan berperan melakukan deteksi dini serta pencegahan potensi konflik. Oleh karena itu, FKDM harus tetap berdiri sebagai lembaga independen dan profesional untuk kepentingan masyarakat luas, bukan dipersepsikan sebagai bagian dari kepentingan politik praktis, ungkap Immanuel Y Sitanggang praktisi Hukum.
