PANDEGLANG, KICAUNEWS.COM- Gelombang penolakan masyarakat Kabupaten Pandeglang terhadap rencana pembuangan sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol, Kecamatan Keroncong, terus menguat.
Kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang memang telah resmi diteken.
Ketua DPRD Pandeglang, H. Tb. Agus Khatibul Umam, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan langkah serius sebelum kebijakan itu diterapkan.
“Kondisi TPA Bangkonol memang perlu penanganan serius. Jadi, ketika ada kerja sama dengan Tangsel, tentu infrastrukturnya harus disiapkan terlebih dahulu,” ujar Agus Umam saat meninjau lokasi TPA, Rabu (6/8).
Politisi Partai Golkar itu menekankan, sebelum menerima limpahan sampah dari luar daerah, Pemkab Pandeglang wajib memastikan ketersediaan mesin pengolahan serta sarana pendukung lain yang dibutuhkan.
“Jika ingin bekerja sama, jangan sampai menerima sampah dulu sebelum semuanya benar-benar siap,” tegasnya.
Selain itu, Agus Umam menilai pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.
Kata Agus, Ruang komunikasi dan dialog dengan warga yang berpotensi terdampak langsung, kata dia, wajib dibuka seluas-luasnya.
“Masyarakat harus dilibatkan. Jangan sampai ada warga yang merasa dirugikan. Pemerintah perlu menerima masukan dan menjadikannya bagian dari evaluasi,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Pandeglang akan terus melakukan pengawasan intensif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola TPA Bangkonol.
Apalagi, menurutnya, sebagian masyarakat sudah merasakan dampak negatif tanpa adanya kompensasi yang jelas.
“Kami akan pantau terus bagaimana kerja pemerintah, karena masyarakat sudah menanggung dampaknya,” kata Agus Umam.
Lebih jauh, Umam menilai bahwa, Pemkab Pandeglang sebaiknya melakukan studi banding ke daerah lain yang telah sukses mengelola sampah. Hal ini penting guna memastikan kesiapan teknis maupun sumber daya manusia (SDM).
“Perlu ada kajian ilmiah yang komprehensif. Infrastruktur, mesin, SDM semuanya harus siap. Bila perlu, pemerintah belajar ke daerah yang sudah berhasil mengelola sampah modern,” tambahnya. (HM/AMD)
