Jakarta, Kicaunews.com – Barisan Penggerak Stabilitas Nasional yang beranggotakan organisasi kepemudaan (OKP), ormas, dan jaringan aktivis tingkat lokal hingga nasional, menyampaikan aspirasi terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Pimpinan DPR RI, dan Kapolri.
Mereka menilai momentum pembentukan Komite Reformasi Polri pasca-kerusuhan Agustus lalu harus benar-benar merepresentasikan unsur masyarakat sipil dan tokoh pergerakan hukum.
Koordinator Presidium Barisan Penggerak Stabilitas Nasional, Mustafa, menegaskan pentingnya keterlibatan figur independen yang selama ini aktif mengawal isu kepolisian.
Salah satu nama yang mereka dorong adalah Ade Adriansyah Utama SH MH, tokoh pergerakan hukum sekaligus pengawas lembaga kepolisian.
“Reformasi Polri bukan hanya agenda internal, tapi menyangkut kepercayaan publik. Karena itu, kami menilai sosok seperti Ade Adriansyah Utama layak masuk dalam Komite Reformasi Polri sebagai representasi masyarakat,” ujar Mustafa, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, sejak Polri resmi berpisah dari ABRI, agenda reformasi kepolisian selalu menjadi perhatian publik.
Namun, hingga kini, upaya pembenahan Polri masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi dan keadilan.
Barisan Penggerak Stabilitas Nasional menilai usulan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk membongkar dugaan konspirasi di balik kerusuhan yang disebut mengarah pada upaya makar.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyampaikan dua poin penting:
Mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo dalam mengungkap konspirasi di balik tragedi kerusuhan yang berpotensi makar, demi menjaga stabilitas keamanan nasional.
Mendorong pemerintah dan Polri untuk menjalankan reformasi secara transparan, tetap menghormati supremasi sipil, serta mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.
