KICAUNEWS.COM, JAMBI- Anggota DPD RI/MPR RI dari Provinsi Jambi, H. Abu Bakar Jamalia menggelar sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan pada Rabu lalu (27/11/24). Bertempat di Hotel Arriyadh, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, acara yang dipadati oleh sekitar 150 peserta tersebut, digelar sore selepas penghitungan suara Pilkada 2024.
Peserta yang diundang adalah para pemuda dan mahasiswa asli Tanjung Jabung Barat yang menamakan diri sebagai Komunitas Pemuda Peduli Pilkada. Mereka adalah komunitas yang berusaha mengawal pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi, agar berjalan jujur, adil, dan transparan.
Dalam sambutannya, Abu Bakar Jamalia menegaskan bahwa dirinya sengaja mengundang komunitas pemuda dan mahasiswa tersebut, karena acara yang digelarnya bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan dengan seremoni penyerahan cenderamata secara simbolis. Dalam moment tersebut, Abu Bakar Jamalia menyerahkan cenderamata kepada perwakilan peserta putra dan putri.
“Saya sengaja mengundang kalian untuk berdiskusi sore ini, karena saya yakin kalian masih memegang teguh idealisme luhur pemuda dan mahasiswa. Yaitu mengawal pesta demokrasi 2024 agar berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, acara ini saya minta untuk digelar pasca penghitungan suara di TPS,” Ujar Senator yang biasa dipanggil Dato’.
Dibantu oleh staf ahlinya, Abu Bakar Jamalia memaparkan materi Empat Pilar kebangsaan secara ringkas dan padat. Dalam setiap paparan, dia selalu mengaitkan pilar-pilar kebangsaan tersebut dengan masalah demokrasi dan pelaksanaan Pilkada. Ketika menjelaskan Pancasila misalnya, Abu Bakar lebih banyak mengulas sila keempat yang berbunyi, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara mengukuhkan bahwa sistem politik Indonesia adalah demokrasi. Bukan teokrasi ataupun monarki. Oleh karena itu, ia menginginkan agar Pilkada dijadikan ajang untuk mengutuhkan iklim demokrasi serta meruntuhkan politik dinasti.
Sama halnya ketika membahas UUD NRI 1945. Sebagai undang-undang primer yang menjadi rujukan semua regulasi di bawahnya, UU NRI 1945 juga berusaha menjamin tegaknya iklim demokrasi. “Saya melihat akhir-akhir ini demokrasi Indonesia mengalami degradasi. Ada upaya untuk menyiasati agar politik dinasti terkesan legal di negeri ini. Ini adalah tugas mahasiswa dan pemuda untuk mendidik masyarakat agar menyadari realitas ini,” tegas politisi asal Kuala Tungkal.
Setelah menyelesaikan paparan materi selama dua setengah jam, Abu Bakar Jamalia meminta moderator untuk membuka sesi diskusi. Pada sesi ini, terlihat antusiasme para peserta. Banyak dari mereka yang berebut untuk bertanya. Moderator secara tertib membagi termin diskusi menjadi empat termin. Setiap termin diisi tiga orang penanya. Selesai sesi diskusi, Abu Bakar Jamalia tidak langsung meninggalkan ruangan. Ia masih berdiskusi dengan para mahasiswa serta melayani pertanyaan wartawan tentang perkembangan politik lokal dan nasional.[]
