Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
BeritaNasionalNews

Status Jimly Asshiddiqie Rangkap Majelis Etik MKMK dan Anggota DPD Dipertanyakan

150
×

Status Jimly Asshiddiqie Rangkap Majelis Etik MKMK dan Anggota DPD Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

JAKARTA, KICAUNEWS.COM- Saksi fakta yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Manahan sitompul mempertanyakan status Jimly Asshiddiqie yang merangkap Majelis Etik MKMK dan Anggota DPD aktif.

Hal itu disampaikan Hakim MK yang pensiun baru-baru ini, dalam sidang lanjutan gugatan Mantan Ketua MK, Anwar Usman (AU) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang digelar, Rabu, (8/5/2024) kemarin, dengan agenda pemerikasaan ahli da saksi fakta.

Example 300x600

“Saat penunjukan Prof Jimly sebagai Majelis Etik MKMK, saya mempertanyakan bagaimana statusnya yang merangkap sebagai anggota Aktif DPD RI,” kata Manahan.

Karena menurutnya, sesuai peraturan perundang-undangan, tidak boleh ada rangkap jabatan. Akan tetapi lanjut dia, saat itu mayoritas memutuskan Prof Jimly. Bahkan dalam hal itu, Manahan mengaku juga ikut menandatangi berita acaranya.

Ia mengaku pernah mendengar Dewan Etik DPD RI melayangkan surat atas pengaduan masyarakat, mempertanyakan kepada Ketua MK tentang pengangkatan Prof Jimly sebagai Anggota Majelis Etik.

“Karena dianggap bertentangan dengan UU MD3 pasal 302 tentang rangkap jabatan,” katanya.

Sebelumnya, pihak kuasa hukum MK dan MKMK merasa keberatan karena Manahan Sitompul dianggap masih terikat sapta karsa hutama atau kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Namun dalam itu, Ketua Majelis memberikan pertimbangan kepada saksi fakta untuk mempertimbangkan apakah bersedia memberikan keterangan karna adanya keberatan dari pihak MK dan MKMK.

Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, tidak ada masalah. Sebab Manahan Sitompul telah pensiun sehingga tidak terikat dengan dengan kode etik hakim konstitusi.

“Saya sudah pensiun dari hakim konstitusi dan bagi saya untuk keadilan dan kebenaran, saya perlu memberikan keterangan ini sebagai saksi fakta” ujar Manahan Sitompul yang memberikan keterangan.

Dalam keterangannya Manahan Sitompul mengungkapkan tidak ada yang mengintervensi dan diintervensi dalam putusan 90 yang sidang di MK. Bahkan sepanjang dia mengadili perkara, tidak ada tekanan apapun dalam memutus perkara di MK.

“Sepanjang saya mengadili, pengujian UU pasal 169 huruf q ini menurut saya sama halnya seperti pengujian UU pada umumnya,” ujarnya.

Menurutnya, MK tidak hanya kali ini menguji batas usia dalam UU, pada intinya pengujian UU perihal batas usia pernah di yudicial review di MK dan tidak ada konflik of interest karna yang diuji adalah norma.

“MK menguji UU nya sendiri berkaitan dengan batas usia panitra MK, batas usia jabatan hakim pajak, pengujian UU jabatan Pimpinan KPK, hingga pengujian UU batas usia hakim konstitusi,” ujarnya.

Manahan mengungkapkan dalam pengujian putusan 90 ini politisnya tidak bisa dihindari. Sebab belum apa- apa media massa sudah memblow up hasil RPH yang harusnya bisa di usut tuntas oleh MKMK sehingga tidak bisa seluruh hakim MK dijatuhi hukuman yang perbuatan itu tidak dilakukannya.

“Saya ini sudah 30 tahun menjadi hakim karir di MA dan 8 tahun menjadi hakim MK, tidak ada satu pelanggaran kode etik yang saya langgar,” katanya.

Ia mengaku tidak terima menjelang masa purna tugasnya dijatuhi hukuman etik. Padahal dia tidak pernah melakukan sama sekali pelanggaran. Status itu melekat kepadanya, Ia ingin bisa menghapus pelanggaran etik ini sedangkan sudah pensiun.

“Harusnya MKMK mendalami siapa yang membocorkan hasil RPH kepada media agar bisa diketahui siapa memang sebenarnya yang melakukan intervensi dan mengintervensi dalam hal ini,” imbuhnya.

Kuasa Hukum Prof AU menanyakan kepada saksi fakta apakah sepanjang kenal dengan prof AU pernah melakukan pelanggaran etik. Manahan menegaskan Prof AU tidak melakukan pelanggaran etik apapun baik pada saat menjadi hakim karir maupun pada saat menjadi hakim di MK, bahkan setau saya Prof AU jabatan terakhir di MA adalah Kepala litbang diklat MA Rektornya Para Hakim.

Majelis pun menanyakan kepada saksi fakta apakah sepanjang saksi menjadi hakim konstitusi ada salah satu hakim mengundurkan diri dalam menyidangkan perkara pengujian uu di mahkamah konstitusi, saksi menjawab tidak pernah ada. (Haji Merah)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos