JAKARTA, KICAUNEWS.COM- Menjelang akhir tahun 2022, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat, tingkat pertumbuhan kepesertaan BPJS Kesehatan sudah mencapai sebesar 90 persen. Jika melihat jumlah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Indonesia tersebut, menjadi terbesar nomor 2 di dunia.
Selaras dengan hal itu, BPJS Kesehatan bersama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta pemangku kepentingan terkait, Rabu (14/12) meluncurkan buku statistik JKN 2016-2021, yang kemudian dijadikan sebagai acuan kerja kedepan.
Peluncuran buku tersebut, merupakan kali ketiga, setelah sebelumnya BPJS Kesehatan meluncurkan buku statistik 2014-2018 dan 2015-2019.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti mengatakan, “Sejauh ini jumlah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan sudah mencapai 90 persen dari total populasi yang ada di Indonesia. Bahkan angka ini pun bisa dikatakan menjadi yang nomor 2 di dunia setelah India dengan jumlah cakupan kepesertaan mencapai 600 juta orang,” kata Gufron.
Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka Lena menilai bahwa, dengan adanya buku statistik JKN 2016-2021, akan ada banyak evaluasi, pencapaian, dan kegiatan yang masih dalam tahapan proses yang nantinya bisa dilihat dan dibentuk kebijakan ke depan.
“Ini bisa berbasis bukti yang bisa membenahi program JKN ke depannya agar jauh lebih kuat dan lebih kokoh,” kata Melki Laka Lena.
Politisi Muda partai Golkar yang akrab dipanggil Melki Laka Lena itu menegaskan, dengan adanya buku tersebut, diharapkan bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan World Health Oraganization (WHO) mengenai equity to health services and financial risk protection.
Selain itu, Melki Laka Lena juga berharap bahwa, buku tersebut juga bisa menjadi pelajaran untuk membenahi berbagai program ke depan.
“Pandangan kami untuk buku statistik JKN ini adalah tentu setelah 6 tahun berjalan ada banyak catatan yang harus kita lihat, di mana sampai saat ini per 30 November 2022 jumlah kepesertaan sudah 246,9 juta. Angka ini tren nya naik terus kecuali pada saat Covid-19 turun dikit,” tegas Melki Laka Lena yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi NTT itu.
Informasi, Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah mengarahkan untuk melakukan perluasan akupan kepesertaan, dengan melibatkan berbagai pihak, hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bersama bagi BPJS Kesehatan dan JKN serta pemangku kepentingan lainnya ke depan.
Oleh karenanya, Melki Laka Lena percaya bahwa, dengan diluncurkannya buku tersebut, pemerintah bisa menjadikan salah satu rujukan yang objektif dan bisa mewarnai perancangan kebijakan dan penilaian keberhasilan JKN.
“Kami percaya dengan evaluasi yang sudah ada di buku tersebut, mulai dari kepesertaan, iuran, fasilitas kesehatan, angka akses dan konsumsi, dan biaya klaim ini bisa menjadi acuan ke depan. Buku ini pun diharapkan dapat menjadi rujukan yang obyektif dan mewarnai perancangan kebijakan dan penilaian keberhasilakn JKN,” pungkas Melki Laka Lena. (Haji Merah)
