Tarik Menarik Kepentingan Istana, Presiden dan Wapres Cenderung Beda Pilihan Soal Pj Gubernur Jakarta

banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA, KICAUNEWS.COM– Peta Politik menjelang penetapan Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan, saat ini masih belum jelas. Sementara, tarik menarik kepentingan Istana yang diwakili oleh kelompok Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, semakin terlihat.

Dari informasi yang berhasil dihimpun redaksi KICAUNEWS.COM, Presiden Jokowi sampai saat ini belum menerima nama-nama calon Pj Gubenur DKI Jakarta, yang secara resmi telah diusulkan DPRD Provinsi DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri itu.

ARTIKEL LAINNYA :

“Belum sampai ke saya. Mungkin baru sampai ke Mendagri,” kata Presiden Jokowi, saat meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Selasa (20/09) lalu.

Presiden Jokowi juga buka suara soal kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi Pj Gubenur DKI Jakarta. Sebab, tambah Presiden Jokowi, seorang Pj Gubernur Jakarta itu, akan menjabat hingga bulan November 2024 mendatang. “Kriteria banyak sekali,” tegas Presiden Jokowi, yang juga pernah menjadi gubernur DKI Jakarta.

Informasi, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis terhitung 16 Oktober mendatang. Sebelum masa jabatan tersebut habis, akan dilakukan pemilihan Pj Gubernur DKI yang akan melanjutkan tugas dari Anies hingga terpilih Gubernur definitif pilihan rakyat hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

Ada tiga calon pengganti Anies Baswedan yang telah diusulkan DPRD Jakarta, diantaranya Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Mattali, dan Dirjen Politik dan Pemerintah Umum (Polpul) Kemendagri Bahtiar.

Terpisah, Waki Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin juga angkat bicara bahkan memberikan bocoran terkait sosok Pj Gubenur Jakarta.

Ma’ruf Amin menegaskan bahwa, pemerintah akan memilih Pj Gubenur Jakarta pengganti Anies Baswedan itu adalah sosok yang dapat memahami Jakarta seutuhnya.

Baca juga :  Penyebaran Covid-19 Semakin Menggila, Sektor 22 Citarum Harum, Lakukan Penyemprotan Disinfektan Di Lingkungan Posko

“Tentu pemerintah akan memilih orang yang bisa memahami Jakarta, orang yang pernah berkecimpung di Jakarta, dan tahu persis soal Jakarta. Nanti siapa orangnya kita harapkan ini sebagai untuk melanjutkan sampai ke 2024, tentu orang jangan tidak tahu Jakarta. Kalau tidak tahu Jakarta, kan akan sulit” kata Ma’ruf, saat menghadiri acara di Pontianak Convention Centre, Kalbar, Kamis (22/09) kemarin.

Jakarta Perlu Sosok Pemersatu

Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Iman mengatakan warga DKI Jakarta butuh Penjabat (Pj) Gubernur Pemersatu Semua Kalangan agar dapat menjadi contoh konkret peneguhan politik kebangsaan untuk melawan politik identitas pada Pemilu 2024 mendatang.

“Ya, harus bisa menjadi pemersatu semua kalangan dan bebas dari kepentingan politik partai,” kata Arif dalam Dialog Aktual: “Penjabat Gubernur Jakarta dan Upaya Meredam Polarisasi Politik” melalui aplikasi Zoom di Jakarta, Sabtu (01/10).

Menurut dia, kriteria tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya politik identitas dan polarisasi, seperti pada Pilkada 2017 lalu.

Arif menjelaskan bahwa, untuk mendapatkan penjabat Gubernur DKI Jakarta yang netral dan sesuai dengan yang dibutuhkan warga Jakarta, penunjukan tersebut setidaknya harus dari unsur aparatur sipil negara (ASN) karena ASN selama ini mengemban amanat menjalankan pemerintahan secara profesional sebagai birokrat.

“Pejabat ASN tidak memiliki kepentingan dalam polarisasi politik, sehingga mereka diharapkan dapat menjadi sosok penyeimbang dan perangkul masyarakat jakarta,” Jelasnya.

Selain itu, Arif juga berpendapat bahwa, faktor kedekatan dan lobi politik akan sangat menentukan terpilihnya Penjabat Gubernur pengganti Anies Baswedan nantinya.

“Aspirasi publik menjadi salah satu variabel saja tapi bukan variabel utama, elit politik menjadi faktor yang sangat menentukan nanti, terutama kedekatan dengan Presiden Jokowi, semua nanti tergantung bapak presiden yang menunjuk” tutur Arif.

Baca juga :  Personel Tim SAR Brimob Jabar Cek Pohon Rawan Tumbang Di Jalan Raya Lembang

Seperti diketahui, Pusat Data Bersatu (PDB) secara resmi telah merilis hasil survei mengenai Pj Gubernur DKI Jakarta. Dari hasil survei tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas warga DKI Jakarta menghendaki sosok Penjabat (Pj) Gubernur yang mengayomi, tidak memihak, tidak terasosiasi dengan kelompok politik dan diterima semua kalangan masyarakat.

Sosok Pj Gubernur DKI Jakarta yang netral dinilai sebagai poin penting untuk menjaga agar situasi sosial politik di Jakarta tetap kondusif, sebagai syarat penting menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Sebanyak 4,8 persen responden menghendaki sosok Pj Gubernur yang bisa diterima semua kalangan. Survei itu menggunakan metode wawancara melalui telepon tanggal 24-25 September 2022.

Responden dipilih secara proportionate snowball sampling menggunakan nomor telepon genggam. Jumlah sampel sebanyak 400 orang mewakili masyarakat pengguna telepon genggam di 5 kota di DKI Jakarta dengan Margin of error diharapkan sekitar 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari survei terungkap bahwa masalah ekonomi menjadi masalah yang dianggap paling mendesak oleh responden (49,8%) yang harus diselesaikan oleh Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.

Masalah kedua yang mendesak untuk diselesaikan adalah kemacetan (20 persen), politik 6,8 persen, banjir 5,3 persen, polusi/lingkungan hidup 5 persen, sampah dan pendidikan masing-masing 3 persen.

Berbeda dengan Pusat Data Bersatu, hasil survei dari Lembaga Trust Indonesia yang merilis hasil survei, key opinion leader terkait calon Plt Gubernur DKI Jakarta.

Dari survei itu, nama Bahtiar yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Polpum Kemendagri berada di tingkat atas dengan tingkat kepuasan kinerja sebesar 76,2 persen. Kemudian disusul Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali 52,4 persen, dan Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono 36,1 persen.

Baca juga :  Sektor 22 Citarum Harum Sub 3 Bersihkan Sungai Ciwarga

Survei dilakukan secara online dalam rentang waktu tiga hari, yaitu pada 28-30 September 2022. Populasi survei adalah responden pakar (expert) yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai tiga calon Plt gubernur DKI Jakarta 2022.

Responden pakar terdiri dari delapan profesi, yaitu birokrat, akademisi, pengusaha, tokoh masyarakat, media (pers), aktivis mahasiswa, LSM, dan pengamat politik.

Sedangkan, hasil dari key opinion leader calon Plt Gubernur DKI Jakarta terbaik, sebanyak 59,8 persen adalah Bahtiar, disusul oleh Marullah Matali sebesar 35,7 persen dan Heru Budi Santoso sebesar 4,5 persen.

Informasi, teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling (non-probability sampling) dengan merumuskan kriteria spesifik yang akan diteliti terlebih dahulu. (Haji Merah)

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :

Respon (30)

  1. Kalo menurut pribadi Bachtiar lebih cocok jadi gubernur karena pengalamannya lebih banyak dan suka bersosialisasi sama warga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *