Kalangan Akademisi Sebut Sosok Ini Paling Cocok Isi Kursi Pj Gubernur DKI Pengganti Anies

  • Bagikan
banner 468x60

Jakarta, Kicaunews.com – DPRD DKI Jakarta menetapkan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Kalangan akademisi dan masyarakat Jakarta pun merespon penetapan tiga calon Penjabat Gubernur itu. Dari sisi prestasi, Dr. Bahtiar keluar sebagai pilihan yang diunggulkan kalangan akademis.

ARTIKEL LAINNYA :

Peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M. Aminudin mengatakan, bahwa dia sepakat dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH MH bahwa Dr. Bahtiar paling cocok menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Sebab ia terlihat paling unggul dalam banyak aspek dibandingkan dengan calon Pj Gubernur DKI yang lain.

Menurut Amin, Bahtiar telah sukses meningkatkan akuntabilitas dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu ditunjukkan oleh penghargaan yang diberikan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) yang menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik di lingkungan pemerintah secara nasional Semester I Tahun Anggaran 2022.

“Berdasarkan hasil penilaian, Ditjen Pol & PUM memperoleh nilai 99,16.Itu adalah capaian luar biasa bagi kinerja birokkrasi yang berhasil diperoleh suatu instansi pemerintah yang Dirjen pemerintah dan PUM Saat ini dipimpin oleh Dr.Bahtiar.,” ujar Amin yang juga Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR-RI tahun 2005/Staf Ahli DPR RI 2008/Tim Ahli DPD RI itu.

“Jadi DKI Jakarta saat ini sangat cocok jika PJ Gubernurnya dipimpin Dr Bahtiar yang telah terbukti sukses dalam menerapkan akuntabilitas di birokrasi dan pelayanan publik,” tambah mantan Pengurus Pusat Alumni UNAIR 2013 itu.

Baca juga :  Soedarmo Pensiun, Mendagri Tunjuk Kapuspen Kemendagri Jadi Plt Dirjen Polpum

Selain itu, Amin mengoreksi Heru Budi Hartono bahwa ia terbukti sering tersandung banyak kasus.

Misalnya, kata Amin, Pada Selasa, 19 Juli 2022 Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) menggelar aksi Unjuk Rasa (UNRAS) di depan Bareskim Polri, hal itu guna mendesak polisi agar menangkap Heru Budi Hartono atas dugaan keterlibatan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Susun DKI Jakarta Tahun 2015 dan 2016 bersama Rudi Hartono.

“Pada April 2016 Dalam posisinya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah diperiksa berkali-kali penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tandas Amin.

Selain itu, terdapat kasus lain yang menyeret nama Heru Budi Hartono ucap Amin, kasus itu tersebut berupa Skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di Pantai Utara Jakarta.

“Dan masih ada beberapa lagi kasus lain menyeret nama Heru Budi Hartono, yang bisa saja jika terjepit Heru Budi Hartono akan menyeret nama Jokowi yang pernah menjadi pimpinannya di Pemprov DKI Jakarta sebagai gubernur di rentang waktu kasus banyak diperiksa oleh KPK,” ungkapnya.

Sedangkan satu nama lagi yaitu Marullah Matali, menurut Amin sebaiknya tetap dalam posisinya sebagai SEKDA Pemprov DKI Jakarta seperti sekarang. Karena memang keahliannya di administratif bukan leadership yang kompleks.

 

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.