Kemendagri Dukung Tiga Provinsi Baru di Papua Ikuti Pemilu 2024

banner 120x600
banner 468x60

Jakarta, Kicaunews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung tiga provinsi baru hasil pemekaran di Papua untuk mengikuti penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dukungan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan Rapat Dengar Pendapat bersama Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Turut mendampingi Mendagri, Dirjen Politik & PUM Bahtiar.

“Kemendagri mendukung penyelenggaraan Pemilu pada 3 daerah baru hasil pemekaran di Papua sebagai dampak pemekaran provinsi baru di wilayah provinsi yang 3 tersebut mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU tentang pembentukan provinsi baru,” ujar Mendagri di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Rabu (31/8/2022).

ARTIKEL LAINNYA :

Selain itu, pelaksanaan Pemilu di tiga provinsi baru tersebut tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU pada 9 Juni 2022.

Mendagri juga menjelaskan seputar implikasi hukum terkait penyelenggaraan Pemilu di provinsi baru di Papua sehinggga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu meliputi pengaturan pembentukan penyelenggara Pemilu di provinsi baru, syarat partai politik peserta Pemilu, serta jumlah kursi dan daerah pemilihan (Dapil) DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi.

Selain itu, substansi perubahan lainnya yakni mengenai penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi serta lampiran UU Nomor 7 Tahun 2017. Adapun lampiran itu meliputi jumlah anggota KPU provinsi, jumlah anggota Bawaslu provinsi, jumlah kursi dan Dapil DPR RI, serta jumlah kursi Dapil DPRD provinsi.
Mendagri menegaskan, pembentukan Dapil DPR RI dan DPRD merupakan syarat utama agar provinsi baru di Papua dapat mengikuti Pemilu 2024. “Mengingat daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD merupakan lampiran yang tidak terpisahkan di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka diperlukan perubahan lampiran UU Nomor 7 Tahun 2017,” tandas Mendagri.

Baca juga :  Kapolsek Sinjai Borong Imbau Petugas Posko Cegah Covid-19 Jaga Keselamatan Diri Saat bertugas

Ditjen Politik & PUM Kemendagri

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *