banner 728x250

Front Rakyat Bekasi Menuntut Kepada Pemkot Bekasi

  • Bagikan
banner 468x60

BEKASI, Kicaunews.com – Belakangan ini, publik kota bekasi dikejutkan dengan tertangkapnya eks walikota bekasi Rahmat Efendi melalui operasi tangkap tangan lembaga anti rasuah atau KPK pada 6 Januari 2022. KPK membeberkan sejumlah bukti-bukti yang salah satunya adalah jual-beli jabatan.

Namun, sebelum insiden tersebut, selama masa jabatan masih dipegang tersangka korupsi ada kasus-kasus di kota bekasi yang belum terselesaikan dan meninggalkan konflik berkepanjangan.

ARTIKEL LAINNYA :

Hal ini tentu dikaitkan oleh publik dengan ditetapkannya eks walikota bekasi sebagai tersangka kasus korupsi.

Revitalisasi kalimalang dan Pembangunan Tol Becakayu

Ancaman tersebut telah terngiang oleh publik sejak 2019 awal. Dalam wacana tersebut, publik bekasi telah membaca ada ancaman penggusuran yang berdampak pada kehidupan rakyat dikemudian hari. Pedagang umkm yang ada disekitar kampus unisma adalah salah satu titik yang berdampak pada sektor riil perekonomian rakyat terancam “diusir” dari lokasi yang sudah puluhan tahun mencari nafkah keluarga dan bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pedagang kaki lima tersebut tentu akan kesulitan menghadapi situasi tersebut.

Dalam situasi pandemi saat ini, seharusnya pemerintah memberdayakan para pelaku umkm agar pereknomian Indonesia bisa tetap berjalan meskipun diterjang krisis yang sedang melanda kapitalisme global. Namun wacana tersebut sama sekali tidak mengindahkan harapan rakyat kota bekasi.

Pembangunan tol becakayu dan revitalisasi kalimalang adalah satu dari rangkaian agenda neoliberalisme untuk memuluskan kegiatan ekonomi manufaktur dan menyenangkan oligarki serta investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Jika penggusuran tetap dilakukan, maka pemerintah berpotensi menabrak UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penggusuran Pekayon Jakasetia

Penggusuran yang dilakukan pemerintah kota bekasi pada tahun 2016 silam telah mewariskan kepedihan yang berkepanjangan. Sebab, sampai hari masih menjadi konflik antara warga dengan pemerintah. Rumah rakyat yang sudah berdiri selama puluhan tahun tersebut digusur oleh Pemerintah dan puing-puing rumah sudah menjadi jalan COR.

Baca juga :  Polsek Cinambo Polrestabes Bandung Launching Komunitas Tohaga Lodaya Ojeg Online Dan Sosialisasi 3M1T

Konflik tersebut tidak hanya membuat warga sakit dan dan miskin, namun sudah ada 3 warga yang meninggal karena memperjuangkan hak mereka. Padahal dalam UU No.39 Tahun 1999 rakyat berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Namun karena kepentingan para oligarki, aturan tersebut pun ditabrak demi memuluskan bisnis korporasi yang disokong oleh oligarki. Sampai saat ini, mereka masih belum dapat kepastian dan akan terus menuntut kepada pemerintah untuk mengganti semua kerugian yang dialami oleh warga

Beasiswa dimasa Covid-19 untuk mahasiswa

Pada tahun 2020, sebanyak 1200an mahasiswa yang berdomisili dikota bekasi mendapat bantuan uang kuliah sebanyak Sjuta per mahasiswa. Kebijakan tersebut berawal dari demonstrasi mahasiswa yang tiada henti menuntut pemerintah untuk mensubsidi biaya pendidikan dimasa pandemi agar tidak terjadi pemutusan studi.

Namun, pada tahun 2021, pemerintah kembali memberikan bantuan uang kuliah tetapi nilai yang diberikan hanya setengah dari sebelumnya yakni 2.250.000. Tanpa ada dasar yang jelas dan transparansi dari pemerintah yang akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan mahasiswa.

Berdasarkan situasi tersebut, kami dari Front Rakyat Bekasi menuntut kepada pemerintah kota Bekasi untuk :

1. Audit seluruh lembaga pemerintahan dikota bekasi ( Eksekutif, Legislatif, Yudikatif )

2. Selesaikan kasus konflik agraria dikota Bekasi

3. Wujudkan Pendidikan Gratis selama masa pandemi covid-19

Bangun Persatuan Gerakan Rakyat Hancurkan Oligarki.

(Red/AW)

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *