banner 728x250

Fraksi NKRI Gelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung KPK, Dirjen Minerba, dan Kementrian ESDM

  • Bagikan
banner 468x60

Jakarta, Kicaunews.com – Forum Advokasi dan Kajian Strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia (FRAKSI NKRI) Kembali menggelar Aksi unjuk Rasa.

 

ARTIKEL LAINNYA :

Kali ini, Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Tiga titik dalam satu Hari yaitu di Di Dirjen Minerba, Gedung KPK RI dan Kementrian ESDM RI, Senin,(10/01/2022).

Demikian dikatakan Ketua Umum FRAKSI NKRI Tajudin Kabba, S.T saat dimintai keterangannya usai Unras.
Mantan aktivis 98 itu mengatakan, bahwa Forum Advokasi dan Kajian Strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia (FRAKSI NKRI) adalah lembaga yang peduli dan konsisten, selaku pemerhati dalam pengawasan lingkungan dan usaha pertambangan.

Dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola Pertambangan Mineral yang baik, transparan dan profesional, dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan,pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud peran serta masyarakat dalam upaya mengawasi dan memonitoring terkait adanya praktik kecurangan dan pelanggaran undang undang.

Dalam hal ini, Dikatakan Tajudin pelanggaran aktivitas tersebut terjadi pada penambangan ilegal yang dilakukan oleh PT PDP (Putera Dermawan Pratama) di Ex IUP nya seluas 850 Ha yang telah dicabut Izinnya di Kecamatan Lasusua dan Kecamatan Lambai Kab. Kolaka Utara.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, Kunjungan Lapangan Fraksi NKRI terhadap Dugaan aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh PT PDP (Putera Dermawan Pratama) Terkait Indikasi Kegiatan Penambangan Ilegal di Ex IUP 850 Ha.

Unjuk rasa Fraksi NKRI didepan gedung Minerba

Selain itu, Tambah Tajudin, terindikasi juga adanya kegiatan Bongkar Muat Pada Pelabuhan PT.PDP 100 Ha asal barang dari Ex IUP PDP 850 Ha yang telah dicabut, 100 Ha disinyalir & diduga kuat utk kepentingan Ex IUP PT.PDP 850 Ha yang telah dicabut izinnya.

Baca juga :  Bhabinkamtibmas Sosialisasi Pencegahan Covid 19 Kepada Kepala Dusun

Terkait hal itu, Lanjut Tajudin, bahwa Pengusulan Kuota 300.00 Metrik Ton RKAB PT.PDP 100 Ha tersebut, Tidak terkoneksi dengan minim/mine out resourcesnya, luasan IUP nya dominasi Laut, Pemukiman, Stockpile & Jetty/Pelabuhan. Bahwa PT PDP diduga kuat melakukan transaksional pertimbangan teknis ke Tim Evaluator serta oknum Pejabat Ditjen Minerba Kementerian ESDM utk memuluskan & memaksakan utk diberi kuota 300.000 Metrik Ton.

Bahkan, lanjut Tajuddin, jumlah yang besar sangat tidak sesuai dengan area lokasi yang disebutkan tidak ada lagi resources, dominasi perkampungan, koordinatnya jatuh ke perairan laut, stockpile & jetty/pelabuhan.

Saat ditanya apa saja tuntutan Dalam prosesi Unjuk rasa tersebut, Tajuddin mengatakan ada 4 point tuntutan aksi unrasnya.

Yang Pertama, Kata Tajuddin, KPK segera Usut Tuntas Indikasi Gratifikasi oleh Oknum Pejabat DITJEN MINERBA serta TIM Evaluator Kementerian ESDM terkait Konkalikong untuk Pemenuhan agar meloloskan Usulan Kuota 300.000 metrik ton RKAB PT PDP 100 hal yang Diduga kuat untuk kepentingan Ex IUP 850 Ha PT PDP yang telah dicabut masa berlaku perizinannya.

Gambar lokasi tambang

Selanjutnya, ia Menuntut Kementerian ESDM Untuk menolak Pemenuhan Kuota 300.000 Metrik Ton Pengusulan RKAB PT PDP 100 Ha yang dilakukan Oleh Tim Evaluator dari Pihak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, menurutnya adanya dugaan unsur gratifikasi terkait usulan pemenuhan kuota RKAB PT PDP Ha dengan Oknum Pejabat Ditjen Minerba.

Lebih lanjut ia juga Menuntut dan Mempertegas Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM bahwa hasil Investigasi, terkait pengusulan kuota 300.000 metrik ton RKAB PT PDP yang saat Ini Resourcesnya dipertanyakan & Diduga kuat untuk kepentingan Ex IUP 850 Ha PT PDP yang telah dicabut masa berlaku perizinannya.

Baca juga :  PUKADHALI Desak Kemen ESDM dan KLHK Hentikan Proyek Geothermal Gunung Lawu

Disisi lain, ia juga turut menuntut pada Kementerian ESDM untuk segera Mencabut IUP PT.PDP 100 Ha bila terbukti melakukan bagian kegiatan penambangan di Ex IUP 850 Ha yang telah dicabut, termasuk juga kegiatan bongkar muat pada pelabuhan PT.PDP 100 Ha asal Barang kargo ore nickel berasal dari IUP yang telah dicabut (Illegal Mining).

“Aksi Unras ini adalah bentuk komitmen dan terus konsisten dalam membela dan menyuarakan segala bentuk aspirasi rakyat. Kami akan turun terus menerus untuk menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia khususnya masyarakat Kolaka Utara Sulawesi Tenggara, apa bila Kasus ini tidak dapat di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Tajuddin.

(*)

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *