banner 728x250

Mipi Gelar Webinar RUU IKN Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Sesi 4

  • Bagikan
banner 468x60

Jakarta,Kicaunews.com – Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) kembali menggelar webinar Sesi 4 , bertajuk “Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan”.

Webinar yang dilakukan pada Sabtu, (8/1/2022) dihadiri H. Fachrul Razi (Ketua Komite 1 DPD RI), Drs. Hamka Baco Kady (Anggota DPR RI, Fraksi Golkar), Drs. James Robert (Dosen IPDN).

ARTIKEL LAINNYA :

Dalam Sambutannya, Baharuddin Thahir mengungkapkan, MIPI berkomitmen tema Ibu Kota Negara (IKN) akan jadi bahasan yang sering didiskusikan. MIPI menilai ibu kota negara sangat penting dalam konteks pemerintahan. Ditambah saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN tengah digodok di DPR dengan proses yang sangat intens antara pimpinan lembaga pemerintahan.

“Dalam konteks ilmu pemerintahan, ini sangat-sangat krusial untuk kita bahas, untuk kita kaji. Karena bagaimanapun juga ilmu pemerintahan itu perspektifnya bisa kita lihat dari manajemen pemerintahan, administrasi pemerintahan, sosiologi pemerintahan, komunikasi pemerintahan, dan seterusnya,” katanya.

Narasumber pertama, H. Fachrul Razi Menjelaskan, Usulan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke lokasi lain pada April 2019 bukanlah gagasan baru. Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, usulan ini telah beberapa kali diutarakan sejak tahun 1957. Ide ini juga telah beberapa kali dikemukakan oleh presiden-presiden selanjutnya.

Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya pemerataan pembangunan dan penurunan populasi di Pulau Jawa yang menampung 57 persen dari total populasi di Indonesia. Beliau juga menyebutkan masalah lingkungan Jakarta yang terus bertambah, seperti banjir, kualitas air buruk, menurunnya permukaan tanah, meningkatnya permukaan laut dan kemacetan.

Dengan berbagai masalah di atas, kata Fachrul, banyak usulan untuk memindahkan ibu kota ke tengah Indonesia. Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengusulkan Kalimantan Timur. Provinsi ini menawarkan akses bandara dan pelabuhan, lahan yang luas untuk pengembangan infrastruktur serta rendahnya risiko gempa bumi dan kebakaran hutan. Meskipun begitu, Kalimantan Timur juga memiliki lahan gambut yang sangat luas sehingga rentan terhadap banjir serta pasokan air tanah yang terbatas.

Menanggapi hal itu, Drs. Hamka Baco Kady Membeberkan, Patut diingat bahwa memindahkan ibu kota dari Jakarta tidak berarti semua masalah akan langsung terselesaikan. Bahkan, memindahkan ibu kota ke kota lain mungkin saja meningkatkan dampak lingkungan dan sosial yang terjadi.

Baca juga :  MIPI Bersama Pakar Virus Gelar Webinar Memahami Covid-19 Dan Dinamikanya Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Sesi-15

Bahwasanya adalah tiga hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memindahkan ibu kota, ucap Hamka.
Diantaranya :

1. Pengembangan infrastruktur jangan sampai mengorbankan hutan dan lahan gambut.
Pengembangan infrastruktur secara menyeluruh diperlukan untuk membangun kota baru sebagai pusat administrasi. Meskipun begitu, upaya ini jangan sampai membahayakan hutan. Dengan luas wilayah hutan ketiga terbesar di dunia, hutan-hutan di Indonesia menyimpan karbon dalam jumlah besar dan berperan penting dalam memerangi krisis iklim global yang sudah menyebabkan peningkatan risiko banjir, kemarau dan bencana alam lainnya di dalam negeri.

“Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk pemindahan ibu kota tersebut diperlukan wilayah seluas 60.000-100.000 hektare, atau setara dengan ukuran Kota New York. Jika pemindahan dilakukan ke Kalimantan Timur, pembukaan hutan utuh dan lahan gambut besar-besaran mungkin harus dilakukan untuk mengakomodasi pengembangan yang diperlukan. Parahnya, wilayah ini sedang menghadapi tekanan besar: Data menunjukkan bahwa deforestasi di Kalimantan Timur meningkat sebesar 43 persen pada tahun 2018 dari tahun 2017,” Ucapnya.

Ia menambahkan, Penebangan hutan lebat seluas 100.000 hektare di Kalimantan Timur berpotensi melepaskan 48 juta ton CO2 ke atmosfer atau setara dengan emisi yang dikeluarkan oleh 9,3 juta pengguna kendaraan dalam satu tahun. Selain itu, perusakan lahan gambut yang penting bagi provinsi tersebut juga akan melepaskan emisi dalam jumlah besar. Ditambah, lahan gambut kering sangat rentan terhadap kebakaran, terutama di musim kemarau. Di tahun 2015 saja, lebih dari 69.000 hektare wilayah hutan dan lahan gambut terbakar di Kalimantan Timur, menyebabkan masalah lingkungan, ekonomi dan kesehatan yang serius.

2. Overpopulasi dan kemacetan lalu lintas di Jakarta belum tentu terselesaikan

Joko Widodo sering kali menekankan pentingnya memindahkan ibu kota untuk mengurangi dan mengatasi overpopulasi di pulau Jawa dan Jakarta. Kenyataannya, target tersebut belum tentu tercapai. Pemindahan pusat pemerintahan ke kota lain belum tentu diikuti dengan perpindahan penduduk. Masyarakat mungkin enggan meninggalkan Jakarta karena pekerjaan, keluarga atau budaya. Lihat saja Naypyidaw, ibu kota Myanmar sejak tahun 2005. Pemindahan ibu kota ke Naypyidaw tidak memberikan hasil yang diharapkan. Yangon, bekas ibu kota Myanmar yang bersejarah, tetap menjadi pusat ekonomi dengan populasi yang tinggi, sementara Naypyidaw digambarkan sebagai “kota hantu” oleh mereka yang mengunjungi kota tersebut.

Baca juga :  Soal Pidato Jokowi, Hetifah: Tujuannya Untuk Meningkatkan Kualitas Birokrasi

Dengan lebih dari 30 juta jiwa yang bermukim di Jabodetabek, penuntasan overpopulasi dan masalah-masalah terkait bukan hal yang mudah. Terbatasnya jumlah transportasi umum ditambah dengan jutaan komuter yang berdatangan dari kota-kota satelit menyebabkan kemacetan total di ibu kota. Hal ini mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp56 triliun setiap tahunnya serta penurunan kualitas udara di Jakarta yang berada di tingkat yang sangat tidak sehat dalam tiga bulan terakhir.

“Untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas, pemindahan ibu kota saja tidak cukup. Pendekatan yang menyeluruh dan masif sangat diperlukan. Beberapa langkah yang biasa dilakukan adalah pembangunan moda transportasi umum terintegrasi, penggunaan lahan yang lebih efisien untuk membangun compact city dan transformasi pusat kota menggunakan konsep Transit-Oriented Development. Menciptakan sistem pemantauan kualitas udara juga penting untuk dilakukan,” terangnya.

3. Pentingnya pengelolaan air berkelanjutan di Jakarta untuk mencegah banjir dan menyediakan air bersih.

Penilaian lingkungan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia tahun 2020-2024 menunjukkan tingkat kekurangan air (water stress) yang tinggi di Pulau Jawa. Jakarta sendiri mengalami kekurangan air di tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam presentasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional selama dialog nasional pada bulan Mei, dijelaskan bahwa lebih dari 90 persen sungai yang memasok kebutuhan air Jakarta sangat tercemar dan 40 persen penduduk Jakarta tidak memiliki akses air bersih. Selain itu, karena Jakarta tidak memiliki kerangka peraturan yang kuat untuk mengelola penyerapan air tanah, maka perumahan, industri, perkantoran dan bisnis terus menyerap air tanah dalam jumlah besar. Kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab utama penurunan permukaan tanah. Jakarta merupakan salah satu kota yang paling cepat tenggelam di dunia, dengan rata-rata penurunan 1-15 cm per tahun. Saat ini, hampir setengah kota Jakarta berada di bawah permukaan laut. Di bagian kota yang rendah, guyuran air hujan yang berlebih akan menyebabkan banjir.

Baca juga :  Sambangi Pelayanan Desa Bhabinkamtibmas Dialogis Dengan Aparatur Desa

Pemerintah telah menyebutkan kelangkaan air tanah dan kerentanan terhadap banjir sebagai masalah-masalah yang mungkin dihadapi kandidat ibu kota baru di Kalimantan Timur. Rencana pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan hidrologi yang menyeluruh di lahan gambut, harus dibuat untuk menciptakan ibu kota yang layak huni dan berkelanjutan.

“Gagasan untuk memindahkan ibu kota Indonesia mungkin memberikan secercah harapan untuk menuntaskan masalah-masalah di Jakarta. Namun, dampak dari keputusan besar tersebut mungkin saja tidak seperti yang diharapkan. Jika tidak dilaksanakan dengan baik, upaya tersebut justru dapat menciptakan masalah besar di ibu kota yang baru,” tandasnya.

Drs. James Robert, mengatakan pemerintah perlu memperhatikan dampak lingkungan dari pemindahan ibu kota yang berimbas pada pembangungan kantor pemerintahan yang notabene dibarengi fasilitas pendukung lain, seperti sarana pendidikan, kesehatan dan permukiman.

“Ini memang harus direncanakan, sudah ada antisipasi misalnya, memang daerah Kalimantan Tengah terbatas ketersediaan airnya,” ujarnya.

Belum lagi, imbuhnya, aspek sosio kultural dari pemindahan ibu kota itu juga perlu dipertimbangkan, seiring dengan perpindahan pekerja di kantor pemerintahan ke ibu kota baru.

“Karena mungkin akan ada pendatang baru yang akan berbeda budayanya dengan masyarakat yang ada saat ini,” kata dia.

Dari dua lokasi yang digadang-gadang sebagai calon ibu kota, James Robert menganggap keduanya memiliki karakter geografris yang sama. Hanya saja, jika dilihat aspek infrastruktur, seperti ketersediaan bandara dan jalan, Kalimantan Timur lebih siap.

“Kalimantan Timur lebih siap, kalau dilihat secara makro, tapi itu belum melihat secara detail misalnya ketersediaan lahan dan sebagainya,” tutup Robert.

(*)

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *