banner 728x250

MIPI Gelar Webinar Bahas Dinamika Pembentukan Perda Dan Penegakannya

  • Bagikan
banner 468x60

Jakarta, Kicaunews.com-Peraturan Daerah adalah salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya sendiri, sehingga otonominya benar-benar nyata dan bertanggung jawab.

Hal ini terakomodir dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal
136 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

ARTIKEL LAINNYA :

Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan bahwa Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas
masing-masing daerah2.

Sejak tahun 2009 Kementrian Dalam Negeri telah melakukan proses evaluasi terhadap 9000 (sembilan ribu) Peraturan Daerah yang bermasalah. Selain itu, secara kumulatif sejak 2002 sampai 2009, Kemendagri sudah membatalkan sebanyak 1.878 (seribu
delapan ratus tujuh puluh delapan) Peraturan Daerah.

Hal itulah yang mendorong Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) menggelar webinar yang bertajuk “Produk Legislasi Daerah : Dinamika Pembentukan Perda Dan Penegakannya”.

Webinar yang dilakukan pada Sabtu, (1/1/2022) dihadiri H. Ahmad Kanedi, S.H MH. (BULD, DPD-RI), Drs. Makmur Marbun (Direktur Produk Hukum Daerah), Prof. Murtir Jeddawi (Gubes Hukum Pemda, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

H. Ahmad Kanedi Selaku Narasumber pertama menerangkan, Berdasarkan evaluasi Kementrian Dalam Negeri tersebut, jelas Peraturan Daerah sebagai produk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah menjadi bertentangan dan tidak konsisten dengan peraturan
perundang-undangan di atasnya, terutama dengan Undang-Undang, padahal secara hierarki, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Fenomena ini terjadi, karena era otonomi daerah memberikan kebebasan sekaligus keleluasaan kepada daerah (dalam hal ini Kepada Daerah dan DPRD) untuk membuat Peraturan Daerah.

Menurutnya, Banyaknya Peraturan Daerah yang bermasalah ini terutama disebabkan oleh pendekatan yang digunakan dalam proses pembuatan kebijakan di daerah yang menyebabkan akuntabilitas para pembuat kebijakan lokal, terutama terhadap mereka yang paling berkepentingan, yaitu masyarakat lokal.

Baca juga :  Parade Jalan pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional Kab Tangerang 2017 membuat suasana meriah

“Pembuat kebijakan lokal jarang sekali memberikan informasi yang lengkap kepada publik berkaitan dengan kebijakan yang telah disusun. Inilah yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas para pembuat kebijakan didaerah” Ucapnya.

Selanjutnya, Menurut Drs. Makmur Marbun, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis.

“6 Tahapan pembentukan Undang-Undang tersebut meliputi, Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan,” Ungkap Drs. Makmur.

Ia menambahkan, Faktor pendorong dalam penyusunan Peraturan Daerah adalah dengan adanya otonomi maka daerah diberi wewenang dalam membuat Peraturan Daerah.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem perundang-undang secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Faktor penghambat menyusun Peraturan Daerah adalah waktu yang terlalu lama dalam proses pembahasannya.

Makmur mengusulkan, untuk menjaga netralitas suatu hukum, perlu adanya
transparasi dan partisipasi (lebih besar) dalam pembuatan hukum.

Kedua hal tersebut kemudian diangkat sebagai asas dalam pembuatan hukum untuk kemudian dilakukan eleborasi lebih lanjut kedalam prosedur dan mekanismenya.

Disisi lain narasumber selanjutnya, Prof. Murtir Jeddawi menambahkan, Pembentukan Perda diperlukan adanya aspek keterbukaan yaitu pemberian
kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktis maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda dengan cara memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

“Tujuan dasar peran masyarakat adalah menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak kebijakan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam konsep,” ucapnya.

Baca juga :  Pesan Damai Polda Jateng Rajut Kebhinekaan guna menciptakan Pilkada Damai

Dengan ini, ucap Murtir, maka dalam pembentukan Peraturan Daerah dibutuhkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, yang tidak hanya diwakilkan oleh pejabat daerah, namun harus adanya peran serta langsung masyarakat. Dalam hal ini bukan termasuk masyarakat awam, namun peran serta masyarakat yang diwakilkan oleh mahasiswa. Mengingat bahwa mahasiswa adalah generasi penerus bangsa, maka dibutuhkan kontribusi mahasiswa yang berkompeten dan berprestasi.

(*)

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *