banner 728x250

Bahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Mipi Angkat Suara Dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan Saat Webinar Sesi 3

  • Bagikan
banner 468x60

Jakarta, Kicaunews.com – Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) kembali menggelar webinar Sesi lll, bertajuk “Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dari Perspektif Ilmu Pemerintahan”.

Webinar yang dilakukan pada Rabu, (29/12/2021) dihadiri Drs. H. Guspardi Gaus,M.Si (Komisi ll Dpr Ri), Dr. H Achmad Baidowi, S.sos, M.Si, Prof. Muchlis Hamdi (Gubes IPDND).

ARTIKEL LAINNYA :

Dalam Sambutannya, Baharuddin Thahir mengungkapkan, MIPI berkomitmen tema Ibu Kota Negara (IKN) akan jadi bahasan yang sering didiskusikan. MIPI menilai ibu kota negara sangat penting dalam konteks pemerintahan. Ditambah saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN tengah digodok di DPR dengan proses yang sangat intens antara pimpinan lembaga pemerintahan.

“Dalam konteks ilmu pemerintahan, ini sangat-sangat krusial untuk kita bahas, untuk kita kaji. Karena bagaimanapun juga ilmu pemerintahan itu perspektifnya bisa kita lihat dari manajemen pemerintahan, administrasi pemerintahan, sosiologi pemerintahan, komunikasi pemerintahan, dan seterusnya,” katanya.

Disisi lain, Drs. H. Guspardi Gaus Komisi ll Dpr RI memaparkan, banyak urgensi mengapa ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Beberapa hal yang ia sebutkan di antaranya, alasan lingkungan dan kepadatan. Ia menambahkan, pemindahan ibu kota telah lama diwacanakan. Sebab pemerintahan sebelumnya sudah menyadari urgensi pemindahan ibukota.

“Ide pindah ibu kota negara ini kan bukan hanya pada saat sekarang saja, di masa pemerintahan Pak Jokowi. Jauh sebelumnya di saat pemerintahannya Pak Presiden Soeharto, ibu kota kan sudah diwacanakan pindah,” terangnya.

Ia melanjutkan, proses perumusan RUU IKN mengalami perdebatan cukup panjang. Sementara itu, rencana pemindahan ibu kota akan dilakukan pada semester pertama tahun 2024 bulan Maret. Meski masih diperdebatkan lagi, apakah hal itu memungkinkan, mengingat masih adanya pandemi dan hajat besar pemilu.

Baca juga :  Hadirkan Pakar Virus, MIPI Gelar Webinar, Bahas Secara Mendalam Pandemi Covid-19 Sesi 9

“Ada semacam solusi ya, pindah saja statusnya dulu. Jadi status ibu kotanya dipindah, tapi operasionalnya tetap di (daerah) yang lama sampai di sana memang siap,” ujar Guspardi.

Selanjutnya, Dr. H Achmad Baidowi menjelaskan, dalam pidato resmi Presiden Jokowi 16 Agustus 2019, presiden menyampaikan gagasan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Selanjutnya kementerian dan lembaga juga sudah membentuk tim koordinasi strategis untuk melakukan persiapan-persiapan pemindahan ibu kota dan persiapan RUU IKN.

“Syukur alhamdulillah pada tanggal 29 September yang lalu, Bapak Presiden sudah mengirimkan Surpres (Surat Presiden) tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini kepada DPR untuk dibahas, dan alhamdulillah sekarang bolanya ada di teman-teman DPR,” jelasnya.

Selanjutnya Muchlis Hamdi menambahkan, Dalam menjalankan rencana pemindahan ibu kota negara yang baru, pemerintah diharapkan agar melakukan persiapan yang matang guna menjawab tantangan-tantangan yang bakal dihadapi ke depan.

Ia menilai bahwa pemerintah sebaiknya belajar dari pengalaman terkait dengan proyek-proyek serupa di negara-negara lain atau mengacu pada best practice yang sudah diakui secara internasional untuk memitigasi berbagai risiko yang muncul.

Berdasarkan kajian yang dilakukan PwC Indonesia yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan oleh Julian Smith Capital Projects & Infrastructure Advisory PwC Indonesia dan Widita Sardjono, Technology Consulting Leader PwC Indonesia yang diterima Bisnis pada 10 Januari 2020 menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjalankan proyek pembanguna ibu kota yang baru.

“Beragam Hal yang Harus Dipersiapkan dalam Pemindahan Ibukota
Mulai aspek regulasi, pembiayaan, beban anggaran, ekonomi, sejarah, sosial-budaya, tata kota, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, pelayanan, hingga keamanan. Jika tidak, pesimis pemindahan ibukota bisa terealisasi dalam kurun waktu 4 tahun.” ungkapnya.

Baca juga :  Pemerintahan Desa Pesanggrahan Kroya Cilacap Siapkan Ruang Karantina Bagi Yang Terpaksa Mudik

(*)

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.