banner 728x250

Buka Rakor Organisasi Setda Sultra, Begini Sambutan Gubernur Sultra Ali Mazi

  • Bagikan
Gubernur Sultra Ali Mazi saat membuka Acara Rakor Biro Organisasi
banner 468x60

Sultra, KicauNews.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya melakukan percepatan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat.

Melalui Biro Organisasi, Gubernur Sultra Ali Mazi mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya Rakor yang di Inisiasi Biro Organisasi untuk menuju Sultra Maju.

ARTIKEL LAINNYA :

Mengawali sambutan saat Rakor pada Senin, 27/9/2021, Gubernur Sultra Ali Mazi mengucapkan selamat datang kepada para sekretaris daerah kabupaten/ kota bersama seluruh tim bagian organisasi kabupaten/ kota se sulawesi tenggara. saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas capaian penilian dari kementerian dalam negeri republik indonesia dalam hal penataan kelembagaan dengan kategori sangat tinggi.

“ini adalah prestasi bersama pemerintah provinsi sulawesi tenggara dan pemerintah kabupaten/kota. hal seperti ini hendaknya dipertahankan bahkan harus terus ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada rakyat atas amanah yang dipercayakan kepada kita semuanya,” Katanya Dalam Sambutan.

Ali Mazi menuturkan, saya sangat menyambut positif dengan diselenggarakannya acara pada hari ini. yang mana kegiatan seperti ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya dan hendaknya dijadikan wadah untuk saling bertukar informasi saling memberi masukan positif dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan khususnya organisasi.

Lebih jauh Ali Mazi mengatakan, Dinamika perubahan peraturan kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangatlah cepat. tuntutan adanya birokrasi yang memiliki performance handal adalah kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. biro dan bagian organisasi merupakan ujung tombak dalam menentukan model serta struktur organisasi yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien.

”seiring dengan semangat reformasi diberbagai bidang kehidupan, dalam tataran aparatur negara juga dilaksanakan reformasi birokrasi. bahwa sesuai dengan grand design reformasi birokrasi tahun 2010-2025 diharapkan terbentuk karakter birokrasi kelas dunia yang nantinya bisa menjawab tantangan di masa depan yang semakin kompleks. tentunya untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menjawab tantangan tersebut harus disiapkan ruang model organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan global,” Katanya.

Baca juga :  Di Upacara HAB ke 73, Ali Mazi Bacakan Pesan Menteri Agama

“tugas berat bagi biro dan bagian organisasi untuk merumuskan deskripsi pembagian tugas bagi seluruh organisasi pemerintahan tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. biro dan bagian organisasi lah yang mengkaji tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” Tuturnya.

Ali Mazi menambahkan, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan amanah dari peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi tahun 2010-2025 mencakup delapan 8 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“dari delapan area perubahan tersebut yang menjadi tugas utama dari biro dan bagian organisasi yaitu manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana serta penguatan akuntabilitas,” Imbuhnya.

Tidak Hanya itu, Sambung Ali Mazi, pada area manajemen perubahan diharapkan agar semua pemerintah kabupaten/kota telah menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang road map reformasi birokrasi tahun 2019-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi tahun 2019-2025.

“dari road map tersebut merupakan peta jalan tentang rencana dan strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan wajah birokrasi pemerintah daerah sampai dengan tahun 2024. manajemen perubahan yang direncanakan harus diterjemahkan serta ditindaknaljuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. sehingga apa yang akan dilaksanakan sudah tertuang dalam rencana aksi reformasi birokrasi,” Terang Ali Mazi.

pada aspek penataan organisasi, Lanjut Ali Mazi mengatakan, seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota telah mengusulkan penyederhanaan birokrasi kepada pemerintah pusat melalui direktorat jenderal otomoni daerah kementerian dalam negeri republik indonesia.

”alhamdulillah untuk pemerintah provinsi sulawesi tenggara serta kabupaten/kota telah melaksanakan hal tersebut dan mendapatkan nilai predikat sangat tinggi. selain itu penyederhanaan birokrasi merupakan quick win mandatory dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020. saya menekankan kiranya pembentukan organisasi pada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota harus memperhatikan efektif serta efisensi dalam artian apabila ada organisasi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama harus dilakukan penataan untuk mendapatkan organisasi yang ideal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” Beber Ali Mazi.

Baca juga :  Soal Rencana Pelindo IV Operasikan Kendari New Port pada Triwulan Pertama 2019, Ini Kata Gubernur Sultra

Masih Kata Ali Mazi, pada aspek tata laksana dalam rangka mendorong percepatan terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik (good government) berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang seiring dengan dikeluarkannya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis intansi pemerintah yang merupakan acuan bagi seluruh instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. peta proses bisnis ini dilandaskan pada pencapaian reformasi birokrasi dalam melakukan perubahan secara sistematik dan terencana, menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik, bertujuan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

“penataan tatalaksana sebagai salah satu area perubahan reformasi birokrasi adalah hal fundamental untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, olehnya itu rapat koordinasi kali ini merapakan salah satu upaya pemerintah provinsi sulawesi tenggara terus mendorong percepatan penerapan kebijakan proses bisnis serta meningkatkan kualitas kinerja seluruh perangkat daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhi harapan masyarakat mengenai pelayanan publik yang semakin prima,” Jelas Ali Mazi.

Ditambahkan Ali Mazi, pada aspek penguatan akuntabilitas penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (sakip) dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. selain itu sakip sangat berguna untuk bisa mengukur setiap kinerja yang dilakukan oleh setiap organisasi perangkat daerah dan juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.

kondisi implementasi sakip di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi tenggara menunjukkan tingkat efektifitas dan efeisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah baik. kita berharap untuk kedepannya kiranya organisasi perangkat daerah provinsi sulawesi tenggara serta seluruh kabupaten kota dapat menyusun perencanaan kinerja yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. agar setiap aparatur sipil negara mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah menyusun perjanjian kinerja tahunan yang nantinya dijadikan barometer untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Baca juga :  Kapolres dan Dandim Sukoharjo Memantau Langsung Sejumlah Tempat Wisata dan Perbelanjaan

pemerintah provinsi sulawesi tenggara telah menyelesaikan revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) serta revisi rencana strategis (renstra) organisasi perangkat daerah. tentunya dari hasil revisi tersebut akan mengubah target kinerja organisasi maupun target kinerja individu. saya berharap kepada biro dan bagian organisasi sebagai koordinator dari implementasi sakip pada pemerintah daerah untuk benar-benar memperhatikan kesesuaian antara target kinerja dengan laporan kinerja yang disampaikan oleh semua organisasi perangkat daerah. hanya dengan seperti itu maka efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan daerah untuk pembangunan dapat diwujudkan.

“saya berpesan kepada kita semua agar kegiatan ini betul-betul dapat menghasilkan rumusan yang akan dijadikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, maka sulawesi tenggara yang aman, sejahtera dan bermartabat dapat kita wujudkan,” Tutup Ali Mazi.

Sementara Itu, Plt. Karo Organisasi Setda Sultra Adi Yusuf Tamburaka, S.Sos., M.H menyampaikan Rapat Koordinasi Organisasi Dan Tatalaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tenggara.

Dalam Laporannya, Mantan Penyidik KASN dan Juga Mantan Lurah Palangga itu mengatakan ada 3 hal penting terselenggaranya Rakor ini. “Ada 3 Hal Penting yang harus dibahas bersama-sama untuk menuju perubahan Sultra,” Katanya.

“3 Hal itu meliputi, Menyamakan Persepsi Penerapan Reformasi Birokrasi Di Daerah Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Ketatalaksanaan Dan Reformasi Birokrasi, Percepatan Tindak Lanjut Penerapan Kebijakan Pemerintah Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan Dan Reformasi Birokrasi dan Mendorong Peningkatan Kualitas Penerapan Sakip Dan Pelayanan Publik Di Daerah,” Pungkas Yusuf.(Red)

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *