banner 728x250

Program BPNT di Pandeglang Carut Marut, Suplayer, TKSK, dan Pihak Bank Diduga Main Mata?

  • Bagikan
Kualitas Beras BPNT yang diberikan pada kelompok Penerima Manfaat (KPM) oleh Agen E-Waroong di Desa Sobang, Kabupaten Pandeglang. Seperti diketahui, Agen E-Warung dalam pemenuhan kebutuhan barang untuk KPM di suplay oleh CV Kenzi One Indonesia (KOI)
banner 468x60

PANDEGLANG, KICAUNEWS.COM- Mekanisme penyaluran Program Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dinilai carut marut dan terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Umum (Pedum) Sembako Tahun 2020 yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai acuan dasar.

Direktur Riset Indonesian Of Political Publik Wacth (IP2W), Abdul Manaf mengatakan, carut marutnya mekanisme penyaluran Program BPNT di Pandeglang itu, disebabkan karena ulah suplayer selaku pihak ketiga, yang ditetapkan Dinas Sosial (Dinsos) dengan pihak Perbankan dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).

banner 336x280

Dimana, kata Abdul Manaf, ketiga pihak tersebut, berdasarkan hasil kajian IP2W, terindikasi diduga terlibat melakukan tindakan di luar Pedum Sembako Tahun 2020, dengan cara mempaketkan bahan komoditi untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) kepada setiap E-Waroong atau Warung Elektronik.

“Jadi memang ada banyak kendala di Pandeglang ini terkait Program BPNT, dan kendala yang sering terjadi itu saat penyaluran. Dimana para KPM sering kali mendapatkan komoditi atau (sembako) di luar standar kualitas yang ditentukan. Misalnya, KPM ini dapat beras berkutu dan kuning, yang tidak layak konsumsi, kemudian telur busuk bahkan tempe/tahu yang sudah busuk juga. Itu disebabkan karena ulah Suplayer yang tidak bisa profesional,” kata Abdul Manaf.

Abdul Manaf menjelaskan terkait penyebab hal tersebut terjadi, disebabkan karena mekanisme penyaluran yang lambat dan itu disebabkan karena Suplayer selaku pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinsos, tidak profesional.

“Jadi, yang menjadi penyebab utamanya itu justru pihak Suplayer yang tidak profesional dalam memenuhi bahan-bahan sembako yang sudah ditetapkan dalam Pedum Sembako yang ditetapkan Kemensos,” tegasnya.

Struk Pembayaran KPM Kepada Agen E-Waroong pada program BPNT di Desa Sobang, Kabupaten Pandeglang. (Haji Merah)

Selain soal kualitas komiditi, Abdul Manaf menjelaskan bahwa, IP2W mendapatkan temuan saat investigasi, terkait mekanisme penyaluran yang tidak sesuai dengan standar Pedoman Umum (Pedum) Sembako Tahun 2020. Dimana saldo rekening pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM ditarik terlebih dahulu oleh pihak Agen E-Warung, dan selang sekitar 3 sampai 7 hari, KPM baru mendapatkan sembako.

Baca juga :  Bantah Ada 'Mark-Up' Angggaran Pembangunan Sekolah, Dindikbud Pandeglang dan Konsultan Kontruksi Enggan Buka RAB

“Kemudian juga, di Desa Sobang itu, saat penyaluran BPNT, mekanismenya itu, para KPM dikumpulkan dan disuruh oleh TKSK untuk mengumpulkan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan Kartunya itu kan ada Saldonya sebesar Rp. 200 ribu. Itu ditarik terlebih dahulu oleh Agen E-Warung, kemudian KPM suruh pulang. Selang 2 sampai 7 hari kemudian, baru KPM itu dapat sembako dari Agen E-Waroong. Padahal kan mekanisme seperti itu tidak boleh,” katanya

Sebab, kata Manaf, mekanisme penyaluran program BPNT tersebut, sama halnya seperti belanja di warung biasa, hanya saja sistem belanja sembako pada program BPNT menggunakan sistem E-Waroong yang ditetapkan oleh pihak Perbankan, untuk di Kabupaten Pandeglang, yakni dari pihak Bank Tabungan Negara (BTN).

“Mekanismenya itu sama seperti belanja biasa, cuma bedanya, BPNT ini belanjanya pake kartu dan itu tempatnya di E-Waroong yang sudah ditetapkan oleh pihak Bank terkait, kalau di Pandeglang itu pake Bank BTN. Nah faktanya, kalau kita lihat kondisi mekanisme BPNT di Sobang ini, tidak seperti layaknya belanja. Tapi lebih kepada memberikan hutang kepada Agen E-Warung dan Suplayer,” katanya

“Karena Saldo rekening di Kartu KKS nya ini ditarik terlebih dahulu. Setelah itu selang 3 sampai 7 hari, baru ini KPM itu dapat bahan-bahan komoditinya seperti beras, telur, tahu, tempe maupun buah-buahan. Nah dengan adanya pola seperti inikan, timbul satu hipotesis bahwa, ini apakah Suplayer itu tidak punya modal, kalau tidak modal ngapain ikut jadi Suplayer, ini gak profesional ini. Karena yang dirugikan ini jelas KPM,” terangnya.

Sekedar Informasi, Agen E-Waroong di Desa Sobang yang lambat menyalurkan Komoditi BPNT dan menarik saldo di rekening pada KKS milik KPM itu, pemenuhan barangnya suplay oleh CV Kenzi One Indonesia (KOI). Dimana CV KOI adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.

Baca juga :  Politik Uang Masih Tinggi, Panitia Pilkades Montor Abaikan Usulan Fakta Integritas

Sementara Agen E-Warung di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari yang dinilai Dinas Sosial telah melakukan pelanggaran atau melanggar Pedoman Umum Kemensos. Pemenuhan barang atau komoditinya di suplay oleh PT AAM Prima Artha. Sementara itu, untuk jumlah penerima manfaat pada program BPNT di Kabupaten Pandeglang, mengacu pada data Dinas Sosial Per/Februari 2021 terhitung meningkat sebanyak 1.474 keluarga.

Menanggapi hal itu, Direktur Kebijakan Publik, Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) Yusuf Ramadhan di tempat terpisah mengatakan bahwa, dengan adanya permasalahan pada Program BPNT di Kabupaten Pandeglang yang dinilainya carut marut itu, tidak bisa dilepaskan dari pada peran pengawasan lembaga pemerintah yang berwenang.

Menurutnya, semua persoalan yang sudah terjadi itu, dapat diselesaikan apabila, ada pengawasan yang serius dari pihak-pihak yang berwenang seperti Tim Koordinasi (Timkor) Kabupaten, Timkor Kecamatan yakni Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten.

“Persoalan BPNT di Pandeglang yang carut marut ini memamg sudah lama terjadi. Tentu upaya penyelesaian agar semuanya bisa sesuai aturan main Kemensos. Harusnya disini BPKP Banten itu turun juga ke lapangan, melakukan pengawasan. Karena bagaimana pun, inikan bagian dari Program Unggulan Presiden Jokowi,” katanya

Apalagi, kata Yusuf menambahkan bahwa, ditengah situasi Pandemik Covid-19 ini, Presiden Jokowi juga secara resmi telah mengintruksikan agar Bantuan Sosial (Bansos) terkhusus BPNT segera disalurkan kepada masyarakat.

“Situasi saat ini kan masih Pandemik Covid-19. kemudian Presiden Jokowi juga sudah mengintruksikak agar Program Bansos seperti BPNT ini segera disalurkan. Harusnya BPKP Banten itu menjalankan intruksi Presiden dong. Karena fungsi BPKP ini sebagai auditor internal program Presiden. Ini ko ada program Presiden yang tidak tepat sasaran, kemudian, BPKP diam. Ini ada apa,” tambahnya.

Baca juga :  Kapolri Ajak Rabithah Alawiyah Sampaikan Pesan Harkamtibmas Dengan Bahasa Umat

Informasi, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Program yang diberikan oleh Kemensos untuk masyarakat. Dimana dalam mekanisme penyalurannya, KPM diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berisikan Saldo sebesar 200 ribu.

Adapun kategori masyarakat penerima Program BPNT itu yakni, masyarakat yang kurang mampuh, dan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun mekanisme pengambilannya oleh KPM dilakukan melalui Agen E-Warung.

Tidak hanya itu, IP2W juga, kata Manaf menambahkan bahwa, selama melakukan investigasi di lapangan pada saat penyaluran menemukan beberapa Agen E-Warung yang fiktif dan tidak sesuai Pedoman Umum Sembako Tahun 2020 yang ditetapkan Kemensos.

Berdasarkan catatan investigasi IP2W, ada sebanyak 30 agen E-Waroong di Kabupaten Pandeglang, yang diduga terindikasi fiktif. Dimana Agen E-Waroong tersebut hanya ada pada saat, Program BPNT itu disalurkan. Sementara itu, Agen E-Waroong yang tak sesuai Pedoman Umum lainnya juga terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari BPKP Banten, maupun lembaga terkait terkait adanya pemberitaan ini. Demi menjaga keberimbangan berita, sebagai bahan informasi publik, wartawan sampai berita ini terbit, masih terus melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. (Cecep/Tim)

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *