banner 728x250

Kejati Jabar Terima Laporan Adanya Dugaan Tipikor Di BPNT Tasikmalaya Dari MGP Dan KAK

  • Bagikan
banner 468x60

Tasikmalaya-kicaunews.com, Manggala Garuda Putih (MGP) yang didampingi Koalisi Anti Korupsi (KAK), telah melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Tasikmalaya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar). Kamis, (08/09/2021).

Agus Satria Kepala Biro Investigasi dari DPP Manggala Garuda Putih serahkan langsung Berkas laporan tersebut ke Kejati Jabar.

banner 336x280

Menurut Agus, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seolah-olah dijadikan celah bagi para oknum tertentu untuk meraup keuntungan demi memperkaya diri dan kelompoknya.

“Itu terlihat dari cara-cara yang dilakukan selama ini sudah keluar jauh dari aturan. Seperti adanya Pemaketan Sembako, ketidak sesuaiannya harga, harga terkesan di Mark up,” ujar Agus.

“Seandainya para KPM membelanjakan Saldo uangnya di Pasar atau di warung lokal setempat, tentunya para KPM akan mendapatkan lebih dibanding belanja di e-warung. kenapa demikian? itu karena harga di e-warung tergolong mahal jika dibandingkan dengan harga yang ada dipasaran, harga dipasaran itu sudah mendapat keuntungan yang wajar, bukan tidak wajar,” terangnya.

“Kenapa harga di e-warung tergolong mahal? itu patut diduga karena sengaja sudah di plot oleh pihak Perusahaan melalui penawarannya kepada e-warung.
Inilah salah satu yang menjadi indikasi adanya dugaan permufakatan oknum tertentu untuk meraup keuntungan dan bagi-bagi kue,” ungkapnya.

Lanjut Agus, hal itu, hanya baru menilai dari sisi harga. Belum lagi ketika menilai dari sisi kualitasnya, khususnya pada komoditi jenis Beras.

“Apakah ada penurunan kualitas tidak? Premium atau mediumnya?, dan banyak hal lain lagi yang dinilai janggal,” Tuturnya.

“Mengenai tugas pokok dan fungsi serta kinerja pihak terkait yang menangani Program BPNT, Khususnya Dinas sosial dan Ketua Tim Kordinasi (TIKOR) Kabupaten, bagaimana fungsi pengawasannya?….. bagaimana pertanggung jawabannya?……. permasalahan BPNT di Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya baru kemarin, kenapa seolah seperti dibiarkan?…… maka patut diduga adanya main,” duga Agus.

Baca juga :  Cegah Dan Atasi Penyebaran Wabah Virus Covid-19, Brimob Jabar Wajibkan Protokol Kesehatan Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

Agus dengan tegas mengatakan,
Maka dari itu, kepada pihak Kejati Jabar agar segera melakukan Penyelidikan Hukum terkait laporan Pengaduan awal, dan penemuan indikasi dugaan adanya peluang tindak Pidana Korupsi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Agus meminta, segera membentuk tim pencari fakta untuk melakukan Penyelidikan sesuai dengan kewenangannya, karena diduga setiap bantuan yang di lakukan pihak penyaluran BPNT khususnya di Kecamatan Pancatengah khawatirkan akan terjadi penyimpangan.

Hal tersebut dilakukan MGP semata-mata sebagai bentuk rasa kecintaannya terhadap Nusa dan Bangsa serta demi untuk mewujudkannya Pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (good governance).

“Ini merupakan tanggung jawab segenap Rakyat Indonesia di setiap tingkatan Pranata Sosial. Sebab, Korupsi adalah bahaya laten yang merusak mental, bertentangan dengan norma Agama, tatanan sosial, ekonomi dan budaya,” pungkas Agus.
***NZ***

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *