banner 728x250

Buntut Penyaluran Program BPNT Carut Marut, LSM TURKI Minta Dinsos Blacklist Suplayer Nakal

  • Bagikan
Jenis Komoditi yang terima Kelompok Penerima Manfaat (KPM) pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pandeglang. Penyaluran program BPNT itu sempat bermasalah di Kecamatan Sobang.
banner 468x60

PANDEGLANG, KICAUNEWS.COM- Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI), Tubagus Aujani, mendesak agar Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, segera mengevaluasi kinerja Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan mem-blacklist suplayer-suplayer yang bermasalah, pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Pandeglang.

“Kami meminta agar Dinsos, tidak diam dan tidak tutup mata, atas adanya praktek penyaluran program BPNT yang kami duga sangat carut marut dibeberapa kecamatan di Pandeglang,” kata Aujani, Minggu (25/07) saat berbincang dengan wartawan di Villa Carita.

banner 336x280

Menurutnya, dari hasil investigasi timnya di beberapa kecamatan, terdapat dugaan praktek-praktek culas, yang itu dilakukan oleh pihak Suplayer sebagai pemasok barang, dan TKSK selaku pengawas pada program tersebut.

Oleh karenanya, Aujani meminta agar Dinsos segera melakukan Blacklist kepada perusahaan-perusahaan yang ikut terlibat, memasok jenis-jenis bahan sembako pada program BPNT, yang itu secara langsung merugikan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di kecamatan tersebut.

“Dinsos harusnya bisa memetakan. Sebab ini program pemerintah pusat, jangan kemudian ini dijadikan agenda bancakan oleh para suplayer-suplayer nakal. Dengan adanya bukti seperti buah-buah busuk dan beras berkutu yang diberikan pada KPM, itu jelas sudah masuk pada kategori Suplayer nakal,” jelas Aujani.

Aujani menyebutkan bahwa, penyaluran program BPNT yang terindikasi bermasalah itu, terdapat di Kecamatan, Patia, dimana itu di suplay oleh Koperasi Beuti Kamal, salah satu organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Sekretariatan Daerah, sementara untuk di kecamatan Sobang, di suplay oleh CV Kenzi One Indonesia dan untuk Kecamatan Carita dan Pulosari di suplay oleh PT Aam Prima Artha.

“Dimana untuk kecamatan Patia, adanya dugaan seorang ASN yang bekerja di Kesekretariatan Daerah (Kesekdaan) ikut terlibat menjadi Suplayer, dan di Kecamatan Sobang, proses penyaluran lambat dan komoditi di luar standar dan kualitas. Seperti contohnya beras yang berkutu,” beber Aujani.

Baca juga :  Moeldoko: Waspadai Revolusi Jari!

Tidak hanya itu, Aujani juga mendesak Dinsos agar segera melakukan evaluasi dan mencopot Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Dimana dalam hal ini, kata Aujani, TKSK diduga tidak bisa menjadi pengawas dan pendamping yang baik, memberikan pemahaman pada Suplayer tersebut.

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Persendian) Nomor 28 Tahun 2018 disebutkan bahwa, TKSK adalah seorang yang diberikan tugas untuk membantu dinas sosial di kabupaten/kota. (Haji Merah)

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *