banner 728x250

Alasan Sedang di Tangani Polresta Banyumas Kades Kembaran Tidak Tepati Janjinya

  • Bagikan
banner 468x60

Banyumas, Kicaunews.com – Sebuah persoalan dugaan perampasan Sertifikat tanah hak milik Rokhayah yang di lakukan oleh oknum perangkat Desa kembaran belum juga ada titik temu penyelesaian.

Janji kepala Desa Kembaran Agus Winarto yang akan memediasi dengan memanggil kedua belah pihak setelah lebaran ternyata hanya sekedar janji tidak ada realisasi tindakan yang dilakukan.

banner 336x280

Saat awak media kicau news menanyakan kepada Kepala Desa Kembaran Agus Winarto Kamis (24/6/2021) di kantor pemerintahan Desa kembaran tentang persoalan sertifikat hak milik Rokhayah warga Desa Kembaran RT 02 RW 02 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang diduga diminta oleh sekretaris Desa Kembaran Tarso yang selanjutnya sertifikat hak milik Rokhayah tersebut oleh Tarso justru malah diberikan pada salah satu warga kembaran yang bernama Waslam belum di mediasi oleh pemerintahan Desa Kembaran , Kepala Desa Kembaran Agus Winarto beralasan karena persoalan tersebut sedang di tangani oleh pihak anggota jajaran Polresta Banyumas.

Sertifikat tanah hak milik Rokhayah yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Banyumas pada Tahun 2000 oleh pihak pemerintahan Desa Kembaran waktu itu dengan Kepala Desa Yuli di tahun 2017 di katakan bahwa sertifikat tanah milik Rokhayah Bodong.

Sementar itu Menurut Kuswati saat di temui di rumahnya Kamis 24/6/2021 pada sekitar tahun 2017 datang perangkat Desa Tarso yang ingin melihat sertifikat hak milik Rokhayah yang dikatakan bodong tersebut , setelah di tunjukan oleh Kuswati (anak Rokhayah) pada Tarso, oleh Tarso sertifikat tanah hak milik Rokhaya justru di berikan pada Waslam tidak diberikan kembali pada Kuswati.

Pihak Rokhayah justru kaget ketika menerima SPPT yang wajib di bayarkan ternyata SPPT atas nama Rokhayah telah dipecah menjadi beberapa SPPT yang muncul dan sebagian justru ada SPPT nama Waslam, SPPT yang muncul saat ini luas bidang milik Rokhayah hanya tinggal 9 M ( 154 M2 ) dari sebelumnya adalah 28 ubin ( 392 M2 ).

Baca juga :  Konferensi Nasional The IIA, Wakil Ketua BPK : Pengawas Internal dan Eksternal Harus Bisa Capai Tujuan Negara

Mengapa hal tersebut bisa terjadi ,ada apa dengan pihak pemerintahan Desa Kembaran yang ikut mengetahui dan menandatangani proses pemecahan SPPT tersebut ?

Kini Kuswati sebagai pihak Rokhayah meminta pada Kepala Desa Agus Winarto untuk dapat memediasi agar sertifikat tanah hak milik Rokhayah serta SPPT di kembalikan lagi seperti semula dari Waslam ke Tarso , selanjutnya oleh Tarso di serahkan kembali pada Kuswati.

Saat sebelum lebaran kades Kembaran berjanji akan melaksanakan mediasi namun hingga sampai saat ini lebaran sudah lama lewat Kepala Desa Kembaran Agus Winarto hanya berdiam diri tidak melaksanakan acara mediasi seperti yang dijanjikan.

Pihak Dinsospermades melalui bidang bina pemerintahan Desa Kabupaten Banyumas Bambang sudah menemui Kades Kembaran Agus Winarto untuk melaksanakan mediasi tentang persoalan sertifikat tanah hak milik Rokhayah yang diambil , namun kepala Desa Kembaran Agus Winarto tidak mengindahkan anjuran dari bina pemerintahan Desa Dinsospermades Kabupaten Banyumas Bambang. (Mugiono).

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *