banner 728x250

Bahtiar : Kepala Daerah Harus Libatkan Kesbangpol Dalam Kewaspadaan Dini

  • Bagikan
Dirjen Polpum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si
banner 468x60

Jakarta, — Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan PUM Kemendagri) Dr. Bahtiar, M.Si meminta kepada kepala daerah untuk melakukan kewaspadaan dini atas persoalan yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya itu, kepala daerah harus mampu menjaga hubungan dengan berbagai pihak, baik secara vertikal maupun horizontal.

Demikian disampaikan Bahtiar dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin kemarin, (14/6/2021).

banner 336x280

“Kewaspadaan dini yang dimaksud yakni serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini,” Kata Bahtiar.

Untuk itu, Sambung Bahtiar, Berbagai potensi konflik tersebut perlu dicegah karena dapat menghambat pembangunan.

“Upaya ini dapat dilakukan dengan memberdayakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di masing-masing daerah,” Jelas Bahtiar.

Lebih jauh Bahtiar membeberkan, Kesbangpol memiliki tugas sentral sebagai intelijen daerah dalam membangun kewaspadaan melalui pendeteksian dini terhadap berbagai potensi masalah di daerah.

“Saya kira ini penting disampaikan kepada Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota, dalam hal kewaspadaan dini masyarakat, kepala daerah itu adalah Kepalanya Forkopimda. Kemudian dalam hal melakukan deteksi dini masyarakat, Bapak/Ibu dibantu Kesbangpol,” Imbuh Bahtiar.

Keberadaan Kesbangpol, Lanjut Bahtiar menjelaskan, serupa mata dan telinga bagi kepala daerah, yang berperan mendeteksi berbagai gangguan dalam menjalankan urusan pemerintahan umum.

peran tersebut, kata Bahtiar, tentunya tidak mengenyampingkan sumbangsih dari perangkat daerah lainnya.

“Di samping laporan kepala dinas, camat, lurah, dan lain lain, ini (laporan Kesbangpol) menggambarkan keadaan sebenarnya, ada potensi konflik, masalah, dan seterusnya,” jelas Bahtiar.

Untuk itu, Sentralnya posisi Kesbangpol dalam membantu kepala daerah membuat keberadaannya perlu diberi dukungan.

Dukungan tersebut, seperti menempatkan sumber daya manusia yang andal dan bekal anggaran yang cukup.

“Saya pastikan kepala daerah yang tidak mendayagunakan Kesbangpolnya dengan baik, dia akan mengalami kesulitan dalam hubungan politik, menghambat pembangunan, dan juga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum,” ujar Bahtiar.

Selain itu, lanjut Bahtiar, kepala daerah juga dituntut untuk membina hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti dengan partai politik, DPRD, dan kekuatan politik di daerah.

“Kepala daerah ini kepalanya Forkopimda, ia harus bisa menjaga hubungan baik dengan DPRD dan kekuatan politik di daerah,” imbuhnya.

Bahtiar menambahkan, kepala daerah juga perlu membina hubungan baik dengan komunitas intelijen di daerah. Ini sebagai upaya untuk membantu mendeteksi segala ancaman dan membangun kewaspadaan dini.

Di sisi lain, lanjut Bahtiar, kerukunan sosial dan kerukunan umat beragama di daerah juga perlu dibina dengan baik. Apalagi bangsa Indonesia memiliki organisasi kemasyarakatan (Ormas) dengan latar belakang yang beragam.

“Ormas merupakan salah satu bentuk hak konstitusi warga negara yang perlu dibina. Jangan sampai, menjamurnya Ormas hingga ke tingkat desa/kelurahan menjadi potensi menjalarnya pemahaman di luar ideologi Pancasila,” Tandas Bahtiar.(Tribunnews)

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *