banner 728x250

Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran Angkat Bicara Terkait Pengadaan Mobil Dinas

  • Bagikan
banner 468x60

Pangandaran-kicaunews.com, Pengadaan Kendaraan Mobil Dinas untuk Pejabat dalam menunjang kinerja adalah hal yang wajar dikala dalam kondisi Perekonomian Pemda sehat atau Anggaran memadai, tidak dalam kondisi Devisit.

Dalam situasi pandemi dan juga dalam kondisi devisit Anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran malah melakukan pembelian Mobil Dinas (Pengadaan Mobil Dinas) untuk inventaris
Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Dua Wakil Ketua DPRD.

banner 336x280

Hal ini jelas menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat bahkan Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Otang Tarlian angkat bicara.

Menurut Otang Tarlian, Pengadaan Kendaraan Dinas dinilai tidak sensitif akan kesulitan ekonomi masyarakat bahkan menyakiti hati masyarakat Kabupaten Pangandaran.

“Bukan persoalan pengadaannya tetapi kepatutan dalam kondisi yang tidak tepat, disaat Anggaran yang lain di Refocushing karena dampak pandemi Covid-19.
Belum lama ini terjadi perampingan ASN Honorer dan salah satu Program unggulan Pangandaran Hebat (Pahe) untuk Dinas Pendidikan di bawah naungan Mapenda yang berupa Dana Hibah tidak cair, karena kena dampak pandemi (di Refocushing),” ucap Otang Tarlian.

Lanjut Otang Tarlian, sebetulnya Kendaraan Dinas yang ada masih layak di pergunakan, kalaupun ada kerusakan masih bisa di perbaiki tidak perlu mengeluarkan Anggaran sampai milyaran rupiah.

“Menurut saya Anggaran untuk pengadaan Mobil Dinas baru bisa di pergunakan untuk Anggaran lain yang lebih penting.
Kalau begini, sepertinya pengadaan Mobil Dinas lebih penting daripada Program Pendidikan,” kelakarnya.

“Pengadaan Kendaraan Dinas memang tidak menyalahi aturan dan penting, tetapi masih bisa dihentikan atau dialihkan Anggaran untuk Program lain yang lebih berorientasi pada penanganan pencegahan pandemi atau pemulihan Ekonomi dampak dari pandemi,” jelasnya.

“Kalau ada pembelanjaan maka dalam Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (APBD) pasti tertuang, namun kalau tidak ada tertuang dalam Anggaran, itu namanya penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.

Baca juga :  Monitoring Kunjungan Waasops Kodam III/SLW Dalam Pencegahan Penularan Covid 19 Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

“Namun sekarang sudah terjadi, apa boleh buat kendaraan tersebut tidak bisa dikembalikan, kalaupun di jual harus ada mekanisme yg mengatur lebih lanjut, kami berharap pasilitas tersebut dipergunakan sebaik-baiknya, dan tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Adapun persepsi pro kontra di masyarakat, silahkan jelaskan oleh pemangku kebijakan dan jelaskan apa alasannya.” pungkas Otang Tarlian.
***NZ***

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *