oleh

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Kecewa Terhadap Keputusan Pemerintah Daerah

Pangandaran-kicaunews.com, Dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai honorer di Sekretariat DPRD Kapubaten Pangandaran, membuat Wakil Ketua DPRD Jalaludin menjadi geram dan angkat bicara.

Jalaludin Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB mengatakan, keputusan kepala Daerah tentang Pemutusan Kerja Tenaga Honorer terutama yang terjadi di Sekretariat DPRD syarat dengan muatan Politik, mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan alasan perampingan tenaga honorer di berhentikan, padahal kalau di lihat dari rangking dalam tes kemarin cukup bagus.

“Apabila di teliti lebih dalam dari tujuh orang yang di PHK ternyata 6 orang yang bertugas mendampingi fraksi PKB dan Fraksi Golkar. Tugas mereka ada yang menjadi Staf fraksi, Ajudan Pimpinan, Sekpri dan Driver,” jelasnya.

“Dalam hal ini diduga adanya Indikasi efek dari sikap dukung mendukung pada Pilkada 2020 yang lalu,” tegas Jalaludin. (Jumat, 30/04/2021).

“Menurut saya ini tindakan pendzoliman terhadap orang yang telah berjasa kepada Pemda pangandaran, walaupun mereka kerja mendampingi kami mereka profesional dalam menjalan tugas, karena mereka bertanggungjawab dalam melaksanakan kerja sesuai dengan tugas dari Pemda dan bukan karena sebagai Anggota Partai.
Dalam hal ini, jangan kemudian resiko dari sikap Politik kami mereka jadi korban, ini tidak fair dan memperlihatkan sikap Pemimpin yang tidak bijak.” ungkapnya.

“Kalaupun prosesnya dilaksanakan oleh tim, kami tetap menuntut Pemerintah untuk menjelaskan barometer yang di gunakan dalam menentukan seseorang sebagai tenaga honor yang layak untuk di pertahankan dan seseorang sebagai tenaga honor yang terpaksa harus di PHK,” ujar Jalaludin.

Jalaludin juga mengatakan masyarakat harus mengawasi pelaksanaan program perampingan tenaga Honor di Dinas-Dinas dan di Instansi lainnya, jangan jangan kondisinya sama dengan yang terjadi di Sekretariat DPRD, karena kalau ini benar terjadi bener-bener tindakan yang tidak Manusiawi.

Baca juga :  Kapolres Metro Jakarta Selatan Bersilahturrahim Dengan Ketua Muhammadiyah

“Pangandaran ini milik Masyarakat Pangandaran, bukan milik segelintir orang, urusan sikap dukung mendukung dalam Pilkada, ini hak Demokrasi Rakyat. Mendukung atau tidak mendukung tetap mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai Rakyat Kabupaten Pangandaran,” terangnya.

“Kami dari 2 Fraksi menganggap keputusan Pimpinan Daerah tersebut sangat diluar nalar, untuk apa adanya ujian dan test yang menggunakan Anggaran Negara dan memakan biaya yang cukup lumayan besar namun hasilnya tetap mereka yang di tugaskan di 2 fraksi menjadi korban,” umpatnya.

“Dalam hal ini sistem seleksi bukan menjadi patokan dan harus adanya perlakuan normatif terhadap pekerja yang melekat dengan Fraksi PKB dan Golkar,” ujarnya

“Maka dari itu kami menganggap mereka ini menjadi korban di fraksi yang merupakan rival dalam Pilkada 2020,” ucap Jalal.

“Walaupun Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki kewenangan, namun kami anggap ini sangat perlu pertimbangan, jangan sampai menzolimi tanpa Perikemanusiaan,” tandas Jalal.
***Nur***

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru