oleh

Menindak Lanjuti Himbauan Pemerintah Pusat, Ketua Pokdarkamtibmas Bhayangkara Sektor Kebayoran Lama Himbau Larangan Mudik 2021

Jakarta, KicauNews.com – Menindak lanjuti himbauan Pemerintah Pusat dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Pokdarkamtibmas Bhayangkara Sektor Kebayoran Lama, Sutomo, ST menghimbau kepada masyarakat khususnya semua Anggota Pokdarkamtibmas Bhayangkara Sektor Kebayoran Lama beserta Sub Sektor jajarannya untuk tidak melakukan mudik pada Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah / 2021 Masehi.

” Hal tersebut menindaklanjuti himbauan dari Pemerintah Pusat dan Kapolri guna memperhatikan potensi penyebaran Covid -19, dan setidaknya kebijakan tersebut harus kita dukung serta harus dipatuhi demi menjaga keamanan dan kesehatan kita semua ” ujar Sutomo, ST di Sekretariat RW.08 Cipulir, Kebayoran Lama – Jakarta Selatan, Kamis ( 22/04/2021 ) pukul 21.00 WIB

Ketua Pokdarkamtibmas Bhayangkara Sektor Kebayoran Lama, Sutomo, ST yang juga merupakan Ketua RW.08 Cipulir – Kebayoran Lama juga menyampaikan arahannya kepada semua Anggota Pokdarkamtibmas Bhayangkara Sektor Kebayoran Lama beserta Sub Sektor jajaran untuk mensosialisasikan atau meneruskan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat mengenai pelarangan mudik ini kepada masyarakat sekitar.

” Selain membantu Polri dalam hal menjaga Harkamtibmas lingkungan, mari bersama kita dukung dan bantu kebijakan pemerintah pusat khususnya Polsek Kebayoran Lama bersama unsur Muspika Kebayoran Lama untuk mensosialisasikan pelarangan mudik tahun ini kepada masyarakat sekitar ” harapnya

Menurutnya, kebijakan larangan mudik menjadi ikhtiar dari pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 karena di khawatirkan jika mudik diperbolehkan berisiko memunculkan cluster baru dari penyebaran Covid-19.

“Sayangi keluarga kita dengan tidak melakukan mudik, jangan sampai nanti kita mudik malah cluster Covid-19 tumbuh lagi yang baru ” pungkasnya

Sebelumnya, pemerintah pusat telah menetapkan larangan mudik di tahun ini dan mulai berlaku pada 6 – 17 Mei 2021. Keputusan itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, serta sebagai komitmen dari pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid -19 di Indonesia. (Tomi)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru