oleh

PPLC Aktivis Pegiat Sosial Soroti Perogram Sembako BPNT Kabupaten Ciamis

Ciamis-Kicaunews.com, Sejumlah Aktivis pegiat sosial perbincangkan dan soroti Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kabupaten Ciamis.

Perbincangan yang lebih seksi mengenai Agen e-warung, yang di nilai secara Aturan Pedoman Umum (Pedum) Program Sembako 2020 tidak masuk pada kriteria untuk menjadi agen dan terkesan dalam pembentukan agen e-warungnya di paksakan.

Yang paling di soroti para Aktivis pegiat sosial, Terkait Perusahaan penyuplai komoditi Program Sembako BPNT.
Karena terendus adanya dugaan praktik konspirasi dalam pengkondisian salah satu Perusahaan/Supplier Penyuplai Komoditi oleh segelintir oknum tertentu untuk meraup keutungan demi memperkaya diri dan kelompoknya.

Selain itu, terkait Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pansus DPRD) Ciamis tentang Program Sembako BPNT, di anggap langkahi Kewenangan dan di luar juknis Pedum.

Ade Apipudin, salah satu aktivis pegiat sosial yang juga sebagai pimpinan dari Paguyuban Pemuda Lembur Ciamis (PPLC) menuntut Pansus BPNT agar dibubarkan,  karena di anggap dasar hukumnya tidak jelas.
Program sembako BPNT ini merupakan produk Nasional, dimana seharusnya yang membuat Pansus itu adalah kewenangan pusat bukannya Daerah.

Menurut Ade, regulasi tentang teknis pelaksanaan program sembako BPNT itu sudah tertuang lengkap pada aturan Pedoman Umum (Pedum) Program Sembako 2020.

“Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kordinator Daerah (KORDA), Tim Kordinasi (TIKOR), itu memiliki tugas peran dan fungsinya masing-masing, semua tinggal memaksimalkan kinerjanya saja,” ucap Ade.

Ade berharap, persoalan terkait dengan teknis regulasi program sembako BPNT di Kabupaten Ciamis agar segera dibenahi dan merujuk pada aturan yang sudah ditentukan.
Dari mulai Agen e-warung, supplier dan hal lainnya yang berkaitan, harus di evaluasi ulang.

Menurut Ketua Korda Priangan timur, Isa Ismail melalui selularnya mengatakan, Program sembako BPNT itu bukan program Kabupaten tapi program Pusat, Jadi patokannya harus ke Pusat.

Baca juga :  Pelaksanaan Kegiatan Monitoring PPKM Di Wilayah Cikalongwetan

“Dari mulai teknis, kemudian regulasi yang ada, kita harus berpatokan ke regulasi yang dibuat oleh Pusat.” Jelasnya.

Kecuali, lanjut Isa, di Kabupaten/Kota mau mengadakan aturan tambahan yang kaitannya dengan pengakomodiran lokal.

“Tapi itu juga tidak bisa semena-mena, dan tidak bisa langsung memutus pedoman yang sudah ada, tetap berpatokan pada aturan Pedum yang sudah ada,” ungkapnya.

Persoalan program sembako BPNT di Kabupaten Ciamis harus secepatnya digelar evaluasi, agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Ketua Tikor itu adalah Sekertaris Daerah (Sekda).
kaitan dengan pengakomodiran lokal tentang kebijakan di Kabupaten/Kota, posisinya bisa diambil alih oleh Sekda untuk evaluasi. Kepala Dinas Sosial selaku Sekertaris Tikor, Korda Kabupaten, dan TKSK harus berembuk bareng untuk diskusi,” Pungkasnya.
***Nur***

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru