banner 728x250

Dualisme Partai Demokrat, Begini Komentar Beberapa Lembaga Survey

  • Bagikan
Dok Net
banner 468x60

Jakarta, KicauNews.com — Konflik atau Dualisme di tubuh Partai Demokrat masih terus berlanjut pasca Adanya KLB Deliserdang.

Dimana diketahui bersama, Kubu Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Ketum Moeldoko sama-sama mengklaim bahwa merekalah yang berhak atas kepengurusan partai berlambang bintang mercy tersebut.

ARTIKEL LAINNYA :

Namun, banyak juga yang menyebutkan Moeldoko layak pimpin Partai Demokrat. Pasalnya, AD/ART PD kubu AHY dianggap melanggar UU Parpol No 2/2011, karena memasukan aturan terkait dinasti kepemimpinan partai.

Adanya Ungkapan Sekjen PD versi KLB, Jhony Allen Marbun yang menyebutkan AD/ART 2020 PD memberikan kekuasaan absolut kepada Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum dengan mengamputasi hak-hak anggota dan pengurus daerah/pengurus cabang.

“Tidak itu saja, AD/ART tersebut membatasi kewenangan dan menghilangkan fungsi Mahkamah Partai,” ujar Jhoni Allen seraya menyebutkan bahwa AD/ART dan Kepengurusan PD tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kemenkum HAM dapat dibatalkan, karena bertentangan dengan UU Parpol.

Menurutnya, keputusan Menkumham Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART tanggal 18 Mei 2020, pada point ke empat menyebutkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

“Jadi mestinya bisa dibatalkan dan mengesahkan AD/ART yang telah diperbarui hasil KLB karena sudah sesuai dengan UU Parpol,” Imbuh Jhony Allen.

Sementara itu, Indonesia Development Monitoring (IDM) minggu lalu melakukan survei bagaimana pandangan masyarakat Indonesia terhadap kisruh PD. Khususnya pandangan publik terkait dinasti politik serta legalitas dari masing-masing kubu.

Hasilnya, sebanyak 86,7 persen responden menyatakan bahwa kepengurusan Partai Demokrat sebelum KLB merupakan bagian dari dinasti politik.

“Sebanyak 7,4 persen menyatakan bukan bagian dari dinasti politik, sedangkan sebanyak 5,9 persen tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel dalam keterangannya kepada wartawan belum lama ini.

Uniknya, Fahmi mengungkapkan, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 87,3 persen responden setuju kalau praktik dinasti politik di Partai Demokrat menimbulkan iri hati para kader dan menghambat kemajuan para kader di luar keluarga SBY. Sementara itu ada sebanyak 9,6 menyatakan tidak setuju dan 3,1 persen tidak mau menjawab.

Bahkan, Lanjut Fahmi mengatakan, mayoritas responden, tepatnya sebanyak 86,7 persen responden setuju kalau praktik dinasti politik di Partai Demokrat lah yang menyebabkan resolusi konflik di internal selama dipimpin AHY.

“Dan sebanyak 7,1 persen tidak setuju dan sebanyak 6,2 persen tidak menjawab,” imbuhnya.

Sebagaimana informasi, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat dalam forum Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Menanggapi itu, AHY tegas menyatakan bahwa KLB tersebut abal-abal, karena tidak sesuai dengan AD/ ART partai.

IDM pun menanyakan kepada responden terkait itu. Dari temuan survei didapati bahwa sebanyak 72,2 persen responden menyatakan bahwa pengangkatan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan pengurusnya dari KLB Partai Demokrat tidak ilegal. Ini artinya, mereka setuju Moeldoko pimpin Partai Demokrat.

“Sebanyak 12,5 persen menyatakan bahwa kepengurusan hasil KLB ilegal dan sebanyak 15,3 persen menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab,” demikian Fahmi.

Survei ini melibatkan sebanyak 1020 warga negara Indonesia yang tersebar di 34 provinsi dengan margin of error +/- 2.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun untuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Jajak pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon Whatsapp dan sambungan langsung melalui no telepon.

Responden terdiri dari 51,4 persen Laki Laki dan 48,6 persen wanita. Sebanyak 50,9 persen responden tinggal diperkotaan dan sebanyak 49,1 persen di pedesaan. Sebanyak 11,8 persen responden berpendidikan SD/SMP, sebanyak 50,8 persen responden berpendidikan SMA /setingkat dan sebanyak 37,4 persen responden berpendidikan D3/S1/S2.

Terlepas dari survei ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menegaskan, dinasti politik sesungguhnya tak bagus diterapkan di partai politik yang berkonsep modern.

“Karena partai modern bukan bersandar pada dinasti politik. Tapi pada kekuatan dalam membangun dan memperkuat pelembagaan partai politik, seperti membangun demokratisasi di internal partai, membuat kaderisasi yang baik, rekruitmen politik yang menjunjung nilai-nilai prestasi, dan lain-lain,” jelas Ujang.

“Dinasti politik akan membunuh pelembagaan partai politik. Karena yang berkuasa hanya dari klan tertentu, dari keluarga tertentu. Tidak terbuka untuk semua,” lanjut Ujang.

Akibatnya, tambah Ujang, bukan tidak mungkin akan timbul rasa iri dan perlawanan dari kader-kader yang merasa ikut andil dalam membesarkan partai, namun tidak memperoleh posisi penting.

“Karena yang berkuasa di partai tersebut dari keluarga tertentu saja. Bisa melakukan perlawanan terselubung atau pun terang-terangan. Dan bahkan keluar partai. Tapi semua itu adalah pilihan,” tukas Ujang.

Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menekankan, legal atau tidaknya Demokrat versi KLB hanyalah ditentukan oleh Kemenkum HAM dan juga melihat AD/ART dari partai ini pada 2001 silam.

“Jadi tinggal mereka (Kemenkum HAM) melihat dan mempelajari berkas keduanya dan memutuskan sikap. Tapi bisa saja kubu Moeldoko memakai AD/ART versi yang lama dan AHY versi yang baru.

“Keputusan ada di Kementerian Hukum dan HAM kalau saya bilang legal maka akan ada yang menganggap ilegal begitu juga  saya katakan ilegal kubu KLB yang dimotori Jhony Marbun dan koleganya pasti menyebut KLB ini sah. Tapi kalau tak dianulir berarti legal,” demikian Jerry. (IS/BS)

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *