oleh

Sosialisasikan Revisi Permendagri No 78 Tahun 2020, Begini Kata Ditjen Politik dan PUM Kemendagri

Surakarta, KicauNews.com – Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di hotel Adhiwangsa, Kota Solo, Jawa Tengah pada Jum’at, Minggu kemarin dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Dikutip dari website resmi milik Dirjen Polpum Kemendagri Hadir sebagai pembicara diantara ini, Direktur Jenderal Politik dan Pemertintahan Umum Kemendagri, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, dan Direktur Politik Dalam Negeri.

Partai politik di Indonesia merupakan kawah candra dimuka politik di Indonesia yang merupakan hulu dari sistem demokrasi Indonesia.

Tujuan dari sosialisasi ini, merupakan upaya dalam meningkatkan pengetahuan bagi pemerintah daerah khususnya Badan Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia terkait mekanisme pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik.

Bantuan keuangan kepada partai politik ini, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik sebagai pilar utama demokrasi pada sistem politik di Indonesia.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar dalam sambutannya mengatakan, bantuan keuangan partai politik merupakan dukungan kepada partai politik yang memiliki peran penting dalam sistem bernegara khususnya dalam suksesi kepemimpinan nasional.

“Partai politik di Indonesia merupakan kawah candra dimuka politik di Indonesia yang merupakan hulu dari sistem demokrasi Indonesia,” tutur Bahtiar.

Bahtiar menegaskan, bahwa partai politik juga memilik peran utama dalam artikulasi kepentingan maupun sebagai wadah aspirasi publik khusunya dari sisi ideologis.

“Varian-varian ideologis yang terdapat pada partai politik merupakan gambaran ekspresi politik yang ada di masyarakat,” sebut Bahtiar.

Baca juga :  Kanit Lantas Polsek Pagedangan Giat OPS Yustisi 2020, Di Masa AKB

Menurut Bahtiar, bila saluran ideologis ini terhambat, maka akan muncul gerakan – gerakan sosial atau parlemen jalanan. Oleh sebab itu partai politik harus diberi dukungan stimulus dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi internal guna menghasilkan kader–kader yang siap terjun dalam kepemimpinan nasional.

Turut menghadiri acara sosialisasi ini, pejabat dan staf di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia, Perwakilan Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, dan Pemerintah Kota Solo yang diwakili oleh asisten bidang pemerintahan umum.(Red/Web Dirjen Polpum)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru